Home › Hukum › 220 Ribu Hektare Lebih, proyek Hutan Riau Dikuasai 470 Perusahaan Secara Ilegal
Buah Kong Kaling Kong Oknum Pejabat
220 Ribu Hektare Lebih, proyek Hutan Riau Dikuasai 470 Perusahaan Secara Ilegal
Keterangan Foto: Sejauh mata memandang, deforestasi hutan secara ilegal dilakukan perusahaan mengeruk keuntungan besar dibalik kerusakan hutan berusia ratusan tahun dengan besar nominal tak terhingga.
Riau, Tabloid Diksi - Sebanyak 476 perusahaan di Riau terdata telah mengelola kawasan hutan tanpa izin atau ilegal. Dengan total luas hutan yang dikuasai tanpa perizinan kehutanan tersebut mencapai 221.207 Hektare.
Demikian data rekapitulasi yang dirilis AZ Law Office Conflict Resolution, Jumat (16/6/2023).
Salah satu penambangan liar batubara dimotori perusahaan yang tidak mengantongi izin pembukaan lahan dengan merusak hutan.
- Baca juga:
Data tersebut dikompilasi dari sebanyak 12 pucuk surat keputusan (SK) yang diteken Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya sejak 2021 hingga 5 April 2023.
SK itu berisi data dan informasi tentang penguasaan hutan tanpa izin yang dikelola oleh subjek hukum untuk program pengampunan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan melalui Undang-undang Cipta Kerja.
Tambang migas ilegal dengan nyaman beroprasi tanpa mengantongi izin resmi pembukaan lahan.
Subjek hukum adalah istilah (nomenklatur) yang dipakai Kementerian LHK merujuk pada kelompok penguasa hutan ilegal (tanpa izin), meliputi korporasi, koperasi, kelompok tani, individu, kelompok masyarakat dan lembaga instansi pemerintah.
Berdasarkan ke 12 SK Menteri LHK tersebut, total luasan kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal di Riau berjumlah 691.447 Hektare yang digarap sebanyak 1.058 subjek hukum.
Dari jumlah itu, seluas 221.207 hektare dikuasai oleh 476 subjek hukum yang merupakan korporasi. Atau sekitar 32 persen dari total luasan penggunaan hutan tanpa izin di Riau.
"Korporasi tersebut terdiri dari perusahaan kelapa sawit, tambang batu bara dan migas," demikian penjelasan AZ Law Office Conflict Resolution.
Dari 12 pucuk SK Menteri LHK tersebut, ada 4 SK di antaranya yang memuat temuan penguasaan hutan secara ilegal dalam jumlah luas di Riau. Yakni SK ke 11 dengan luasan mencapai 271.561 Hektare yang dikuasai sebanyak 398 subjek hukum.
Selanjutnya dalam SK kedua yakni total luasan mencapai 122.043 hektare yang digarap sebanyak 44 subjek hukum. Disusul SK kesembilan yakni sebanyak 157 subjek hukum menguasai secara ilegal hutan seluas 78.170 Hektare. Dan SK keempat dengan total sebanyak 66 subjek hukum menguasai 56.093 Hektare.
Secara nasional, berdasarkan 12 SK Menteri LHK, terdata ada sebanyak 2.701 subjek hukum di Indonesia yang menguasai kawasan hutan tanpa izin. Total luasannya lebih dari 1 juta Hektare.
Komentar Via Facebook :