Pekanbaru - Massa pengunjuk rasa dari DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau mengadakan aksi damai di Gedung DPRD Provinsi pada Selasa (15/08/2023).

Korlap Aksi, Devitra, menekankan bahwa situasinya tidak semudah pengambilan minyak Riau dan penyelesaian Participating Interest (PI). Ada berbagai turunan PHR yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau.

Baca juga:

• Polsek Kampar Putus Mata Rantai Narkoba, Dua Pengedar Ditangkap, Sabu dan Ekstasi Disita

• Bobol Kantor Balai Penyuluhan, Pelaku Diringkus Satreskrim Polres Kampar

• Kejati Riau Lelang 754 Barang Rampasan Negara, Mobil hingga Emas Siap Dilepas ke Publik

"Jika kita anggap PI sudah selesai, apa yang kita peroleh? Biaya sewa gedung mereka hanya Rp328 juta, sedangkan masyarakat Riau hanya mendapat Rp800 miliar," kata Devitra.

Devitra merasa prihatin karena biaya sewa gedung PHR mencapai Rp328 miliar per tahun, sedangkan kontribusi "PI" dari BUMD PT Riau Petrolium Rokan (RPR) hanya Rp800 miliar per tahun.

"Kami anggap ini perilaku yang merugikan. Terlihat mereka mengambil minyak Riau untuk memperkaya diri mereka sendiri di PHR. Kami memiliki dugaan seperti itu," tegasnya.

Selain itu, aksi damai KNPI Riau di Gedung DPRD Provinsi juga berhubungan dengan PHR. Namun, PI yang masuk ke BUMD dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Riau, menurut Devitra, belum ada yang benar-benar diterapkan.

"Kami sudah bertanya kepada teman-teman di DPRD Riau. Namun, belum ada langkah konkret. Ini berpotensi membuat anggaran defisit sekitar Rp1,3 triliun tahun ini," jelasnya.

Seperti yang diketahui, ini adalah kali kedua DPD KNPI Riau mengadakan aksi terkait PHR. Sebelumnya, mereka juga melakukan aksi di Gedung Kejati Riau untuk menuntut penyelidikan mendalam terhadap dugaan korupsi dalam tender PHR, termasuk proyek pengadaan tiang listrik yang menggantikan pekerjaan PT Chevron Pacific Indonesia di Blok Rokan.**