Home › Sorotan › LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Resmi Laporkan KadesKades Bagan Limau ke Kejati Riau

LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Resmi Laporkan KadesKades Bagan Limau ke Kejati Riau

Kamis, 24 Agustus 2023 | 17:51 WIB,

PELALAWAN TabloidDiksi–.Kasus viralnya pemberitaan disalah satu media online suaramassa.co.id Minggu lalu bahwa Kades Bagan Limau terbitkan surat keterangan Dalam Kawasan Hutan TNTN mendapat sorotan keras dari LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan AJPLH (Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) dan LPLH-Indonesia (Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia).

AJPLH (aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup) dan LPLH-Indonesia (Lembaga Peduli Lingkungan Hidup Indonesia) akhirnya resmi melaporkan Kades Bagan Limau yang terbitkan surat keterangan Dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Rabu (23/8/2023/ ke Kejati Riau.

Baca juga: Tanah Ulayat Kenegerian Lubuk Agung 'Dijual': Ada Apa Ninik Mamak dan Kepala Desa IV Koto Setingkai?

“Benar kami dari LSM Lingkungan Hidup telah melaporkan Kades Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan yang telah menerbitkan Surat Keterangan Desa dalam kawasan hutan TNTN ,”ungkap Soni Ketua Umum AJPLH.

Lanjut soni, Kami Dari Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Jurnalis Penyelamat Lingkungan Hidup Meminta Kejati Riau melalui Asisten Pidana Khusus untuk memanggil Kades Bagan Limau Sdr Syarifudin untuk di mintai keterangan terkait permasalahan ini sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Baca juga: KONTROVERSI Jalan Rusak: Intimidasi Warga, dan Pertanyaan Transparansi Dana Desa Kuntu Darussalam!! Apa Kabar Pak Bupati 'Kampar Dihati'?

UU No.41Tahun 1997 Tentang Kehutanan

UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Baca juga: Kopdes Lipat Kain Selatan Hanya Angan-Angan, Kegagalan Pemdes?, PLT.Camat Kampar Kiri Buka Mata!

UU No.5 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistim

UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca juga: Resmi Mendaftar, Fauzan-Dion Siap Perjuangkan Hak-Hak Mahasiswa UNRI

UU No.8 Tahun 1999 Tentang Hak Lembaga Sosial Control Bagi Pejabat Aparatur Negara danMasyarakat.

PP RI No. 68 Tahun 1999 Tentang Hak Investigasi dan Konfirmasi Indikasi adanya penyimpangan.

Baca juga: Sungai Setingkai dan Subayang Masih Terancam Aktivitas Tambang Emas Ilegal

UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindakan Pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Pungli atau KKN.

PP No. 18 Tahun dan PP No. 5 Tahun 1986 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sosial Kontrol.

Baca juga: Heboh, Spanduk Bertuliskan Evaluasi Kapolda Riau Terpasang Di JPO Depan Kantor DPRD Provinsi Riau

UU No.41 Tahun 199 Pasal 73 ayat 1 UU Dalam Rangka Pelaksanaan Tanggung Jawab Perlindungan dan Pengelolaan Hutan,

Organisasi Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Berhak Mengajukan Gugatan untuk Kepentingan Pelestarian Fungsi Hutan.

Baca juga: Konflik Pegiat Lingkungan vs Oknum Perangkat Desa, Gelar Perkara Tersendat

Bahwa mengolah/mengerjakan dan mengalih Fungsi Kawasan Hutan Produksi milik negara tanpa izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat dan telah mengabaikan Ketentuan Undang-undang No. 41Tahun 1999 Tentang Kehutanan Jo Undang-undang Nomor: 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

berdasarkan undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) bahwa setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah dimana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima miliyar rupiah); dan Pasal 19 Huruf a dan atau b Jo. Pasal 94 Ayat 1 Huruf a dan atau Pasal 12 Huruf e Jo.Pasal 83 Ayat 1 Huruf b,Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimun Rp.100 miliar.

Baca juga: Juned Cs Dituding Jual Lahan PSPI, Tokoh Adat Desak Penangkapan

"Untuk melengkapi bukti pengaduan kami, kami lampirkan bukti surat keterangan desa bagan limau yang berada dalam kawasan hutan taman nasional tiso nilo,"Tegas Soni.

Dan sudah jelas bahwa kawasan hutan di Provinsi Riau sudah ditetapkan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nomor SK 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016.

Baca juga: Pabrik Tisu PT RAPP Disegel Menteri LHK, Praktisi Hukum: Slogan “Compliance” Hanya Isapan Jempol

“Jika ada pejabat yang menerbitkan surat dalam kawasan hutan tanpa izin dan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dapat dipidanakan dan juga sudah jelas bertentangan dengan undang-undang tentang kehutanan dan sudah jelas ada sanksi pidanya.,”tutup soni…Bersambung.Uj

Home › Sorotan › LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Resmi Laporkan KadesKades Bagan Limau ke Kejati Riau

LSM Lingkungan Hidup Bidang Kehutanan Resmi Laporkan KadesKades Bagan Limau ke Kejati Riau

Baca juga: Tanah Ulayat Kenegerian Lubuk Agung 'Dijual': Ada Apa Ninik Mamak dan Kepala Desa IV Koto Setingkai?

Baca juga: KONTROVERSI Jalan Rusak: Intimidasi Warga, dan Pertanyaan Transparansi Dana Desa Kuntu Darussalam!! Apa Kabar Pak Bupati 'Kampar Dihati'?

Baca juga: Kopdes Lipat Kain Selatan Hanya Angan-Angan, Kegagalan Pemdes?, PLT.Camat Kampar Kiri Buka Mata!

Baca juga: Resmi Mendaftar, Fauzan-Dion Siap Perjuangkan Hak-Hak Mahasiswa UNRI

Baca juga: Sungai Setingkai dan Subayang Masih Terancam Aktivitas Tambang Emas Ilegal

Baca juga: Heboh, Spanduk Bertuliskan Evaluasi Kapolda Riau Terpasang Di JPO Depan Kantor DPRD Provinsi Riau

Baca juga: Konflik Pegiat Lingkungan vs Oknum Perangkat Desa, Gelar Perkara Tersendat

Baca juga: Juned Cs Dituding Jual Lahan PSPI, Tokoh Adat Desak Penangkapan

Baca juga: Pabrik Tisu PT RAPP Disegel Menteri LHK, Praktisi Hukum: Slogan “Compliance” Hanya Isapan Jempol

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Disaat Momen HUT RI ke 78 PT Musim Mas Berikan Bingkisan Kepada Veteran Pesiunan TNI Polri dan ASN

Sungai Kerumutan Gairah Nelayan Tempatan Dalam Jihad Menafkahi Keluarga

Diduga ada Markup LSM Anti Korupsi Surati Kejari Terkait Tiga Proyek Fisik Dinas PUPR Pelalawan

Isu Gizi Buruk di Pelalawan! Ini Tanggapan Kadinkes Asril

H Zukri SE Tunjuk Plh Pengganti Kadis PUPR yang Tersangkut Kasus Viral