Pekanbaru - Warga Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, mengeluarkan protes terhadap cara Lurah Meranti Pandak, Silvenus Hendra SH, menjalankan roda pemerintahan yang dianggap melanggar peraturan dan aturan yang berlaku di kota Pekanbaru.

Protes ini mencakup sejumlah isu, seperti intervensi dalam pemilihan ketua RW, penerbitan surat tanah yang tidak sesuai dengan aturan, penolakan terhadap program PRONA, pembentukan Pokmas untuk program RLH yang tidak melibatkan unsur RT/RW, proses pengerjaan yang disertai kejanggalan, serta dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh Lurah.

Baca juga:

• Dari Ungkap Perusakan Hutan hingga Tanam Pohon, Kapolres Bengkalis dampingi Kapolda Riau

• 140 Ton Arang Bakau Hendak Dikirim ke Malaysia, Polda Riau Bongkar Dapur Mangrove di Rupat Utara

• Kasus Dugaan Persetubuhan Anak di Siak Kecil, Polisi Kejar Pelaku hingga Jambi

Warga juga mengkritik pengangkatan tenaga harian lepas (THL) yang dinilai tidak sesuai dengan aturan dan memberikan kewenangan yang besar. Mereka menganggap tindakan Lurah Meranti Pandak telah memecah belah dan mengganggu harmoni di lingkungan mereka yang sebelumnya damai.

Beberapa tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya telah mengirim surat Mosi tidak percaya kepada Lurah pada 18 Mei 2022, tetapi hingga saat ini belum ada keputusan dari Pemerintah Kota terkait tindakan disipliner terhadap Lurah yang dinilai melanggar aturan ini.

Warga menegaskan bahwa mereka sudah mengirim surat terkait masalah ini dan telah menerima rekomendasi dari Ombudsman dan inspektorat terkait kinerja Lurah, tetapi belum ada sanksi yang diberlakukan terhadapnya.

Oleh karena itu, mereka meminta Pemko Pekanbaru untuk mengambil tindakan terhadap Lurah Meranti Pandak. Hingga berita ini dirilis, Lurah Silvenus Hendra SH belum memberikan tanggapannya terkait kinerjanya yang dipertanyakan oleh masyarakat.**