Home › Hukum › Protes Bupati Kuansing, KIC Jalani Sidang Perdana
Sidang Dakwaan Penghinaan
Protes Bupati Kuansing, KIC Jalani Sidang Perdana
Keterangan Foto: Pengadilan Negeri (PN) Teluk Kuantan
TELUKKUANTAN || Rabu, 01 November 2023 siang waktu setempat, Khairul Ikhsan Chaniago atau KIC mengikuti sidang perdana PN Teluk Kuantan. Ia didakwa telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik Bupati Kuansing, Suhardiman Amby.
Dalam persidangan, dihadapan majelis hakim yang diketuai Guntur Pambudi Wijaya, KIC mengaku dirinya hanya seorang pengangguran dan bukan seorang tenaga ahli DPRD Kuansing lagi. Hal ini ia luruskan, karena hakim tidak mengetahui status pekerjaan dirinya sekarang.
- Baca juga:
''Semenjak saya dilaporkan bupati Kuansing, saya tidak bekerja sebagai tenaga ahli di DPRD lagi yang mulia. Saya cuma pengangguran sekarang,'' ujarnya simpuh.
Khairul Ikhsan Chaniago (KIC).
Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) Eka Mulia Putra dalam surat dakwaannya menyebut bahwa KIC, dengan sengaja telah mendistribusikan ke berbagai informasi elektronik seperti Facebook dan Whatsapp, kata-kata yang bermuatan penghinaan hingga pencemaran nama baik seorang Kepala Daerah .
Penghinaan itu bermula, ketika aktivis Pospera Provinsi Riau itu, memprotes keras kebijakan Bupati Kuansing untuk mengadakan pesta kembang api di penutup tahun 2022 lalu.
Memang saat itu Polda Riau juga telah mengeluarkan edaran larangan memainkan kembang api saat tahun baru. Atas dasar itulah KIC melakukan protes dengan mengkritisi keras kebijakan Bupati Kuansing.
Namun ternyata, di dalam kata-kata kritikan pemuda yang memang sejak mahasiswa aktif dipergerakan itu, menggunakan kata yang dianggap "menghina" seperti stres dan labil yang ditujukan kepada Bupati Kuansing Suhardiman Amby.
Selaku Kepala Daerah Suhardiman Amby mengambil tindakan dengan melaporkan warganya, karena merasa terhina dan harga dirinya dilecehkan oleh kritikan KIC tersebut.
Terdakwa KIC, melalui kuasa hukumnya Dodi Fernando SH MH menyampaikan eksepsi atas dakwaan yang disampaikan JPU. Mereka akan menyampaikan eksepsi pada sidang Rabu (8/11/2023) pekan depan.
"Kami keberatan. Kami akan sampaikan eksepsi minggu depan," kata Dodi usai jalannya persidangan.
Menurut Kuasa hukum KIC, dakwaan yang diajukan JPU kabur dan ada beberapa yang bertentangan dengan hukum. Misalnya, dalam dakwaan penuntut umum yang di persoalkan ada kalimat-kalimat yang ada di group WhatsApp. Sementara dalam SKB tiga menteri tahun 2021 menyebutkan kalau Whatsapp tidak lagi masuk dalam kategori tindak pidana yang diatur dalam UU ITE.
Selain itu, pihaknya juga tidak ada menemukan kalimat-kalimat yang mengarah pada pencemaran nama baik.
Penuntut umum dalam dakwaannya mempersoalkan postingan di FB Khairul Ihsan Caniago yang dibuat setelah laporan dalam perkara itu. Seharusnya, menurut Dodi adalah peristiwa hukum sebelum laporan dibuat.
Dia juga menilai apa yang terjadi pada kliennya Khairul Ihsan Caniago sebuah bentuk pembungkaman kritis pada kepala daerah yang ada di Kuansing.
"Bupati Kuansing jika tak mau dikritik, jadi raja. Bukan jadi bupati, " tegas Dodi Fernando.
Dodi mengungkapkan, para aktivis Kuansing jangan pernah takut untuk mengkritik apapun kebijakan-kebijakan Bupati Kuansing.
Di mana menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi.
Komentar Via Facebook :