Home › Politik › Marwan Yohanis : Konflik Internal Jangan Korbankan Rakyat
Buntut Tolak Evaluasi RAPBD 2024 Kuansing
Marwan Yohanis : Konflik Internal Jangan Korbankan Rakyat
Keterangan Foto: Marwan Yohanis, Anggota DPRD Provinsi Riau.
PEKANBARU, Tabloid Diksi - Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Riau yang tidak menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024.
Berdasarkan keterangan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, Indra SE, dari 12 pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau hanya Kuansing yang tidak menyerahkan RAPBD 2024 untuk dievaluasi.
- Baca juga:
Diketahui sebelumnya, puncak konflik ditenggarai dengan pengesahan sepihak, Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBB) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) 2024 disahkan menjadi APBD, Senin (27/11/2023). Anggaran sebesar Rp1.351.951.455.438 tersebut diketok palu oleh DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kuansing.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Dr Adam SH MH bersama Wakil Ketua I Drs H Darmizar. Sayang, pengesahan APBD ini tak dihadiri pihak eksekutif Kuansing. Tak satupun perwakilan eksekutif hadir memenuhi undangan yang dilayangkan DPRD Kuansing.
Anggota DPRD Riau daerah pemilihan (dapil) Kuansing - Inhu, Marwan Yohanis mengatakan, ditenggarai ada konflik internal antara DPRD Kabupaten Kuansing dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuansing.
Marwan mengingatkan pentingnya kolaborasi demi terhindar dari benturan elit pemerintah, karena kepentingan rakyat hal adalah prioritas yang harus didahulukan.
"Dalam merencanakan pembangunan daerah, eksekutif dan legislatif harus disatukan pandangannya, mulai dari rapat tingkat Komisi di DPRD hingga rapat di tingkat Badan Anggaran (Banggar). Jangan karena ego masing-masing mengorbankan rakyat," ujarnya, Jumat (05/01/2024).
Politisi Gerindra ini menyebut, jika kedua lembaga tak mampu bekerjasama, mengedepankan ego masing-masing, maka perlu dilakukan evaluasi total.
"Evaluasinya tentu di tangan rakyat, karena keduanya adalah hasil pilihan rakyat. Dan negara sudah memfasilitasi evaluasi itu melalui Pemilu," kata Marwan.
Dikatakan Marwan lebih lanjut, kalau keduanya tidak menyatukan pandangan dalam membangun daerah, maka jelas rakyatlah yang menjadi korban.
"Sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, mestinya dua pimpinan lembaga ini bekerja dengan hati dingin, sehingga hal seperti ini tidak perlu terjadi. Jadi menurut saya, ini soal kemampuan berkomunikasi kedua belah pihak yang belum dewasa. Mari sama-sama kita memakai pikiran jernih, dengan hati bersih, sehingga APBD bisa disahkan. Kalau terus seperti ini, rakyat juga yang menjadi korban," urainya.
Komentar Via Facebook :