https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Izin PT RAPP Dicabut, Satgas PKH Pastikan Karyawan Tidak Kena PHK •   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu
Home › Nasional › Kajati Bali, Ketut Sumedana : Koruptif dapat Merusak Ekosistem dan Lingkungan
Nasional

Kajati Bali, Ketut Sumedana : Koruptif dapat Merusak Ekosistem dan Lingkungan

Selasa, 20 Februari 2024 | 15:09 WIB,  
Penulis : Josua Nababan
Kajati Bali, Ketut Sumedana : Koruptif dapat Merusak Ekosistem dan Lingkungan

Keterangan Foto:

BALI, Tabloid Diksi - Kepala Kejaksaan Tinggi Dr Ketut Sumedana menjadi salah satu Narasumber dalam acara yang dihadiri oleh Divisi Litigation & Alternative Dispute Resolution ANTAM.

Dalam paparan singkatnya, Dr Ketut Sumedana menyampaikan perlunya kepekaan terhadap kerusakan lingkungan yang begitu hebat akibat perilaku koruptif yang dilakukan bertahun-tahun seolah-olah terjadi pembiaran, sebagaimana yang terjadi eksplorasi berlebihan tambang Nikel Blok Mandiodo di Konawe Utara Sulawesi Tenggara yang menyebabkan kerugian Negara Rp. 5,7 Triliun yang sudah menetapkan 10 tersangka dan Tambah Timah di Bangka Belitung yang menyebabkan kerugian Negara dan perekonomian Negara mencapai Rp 271 Triliun yang sampai saat sudah menetapkan 11 tersangka baik dari PT. Timah Tbk maupun dari pengusaha Timah.

    Baca juga:
  • Cegah Judi Online dan Pornografi, Komdigi Minta Google Perkuat Deteksi Jaringan Akun

  • Indonesia Resmi Jadi Anggota International Agency for Research on Cancer, Riset Kanker Dibawah WHO

  • Kemenag Siapkan Rp993 Miliar, 173 Madrasah Bakal Dibangun pada 2027

Dari kedua perkara ini kita belajar bahwa Perbuatan koruptif yang menyebabkan berlebihan dalam eksplorasi Sumber Daya Alam akan membahayakan ekosistem disana termasuk akan membahayakan kehidupan manusia di sekitarnya, bukan saja berakibat pada bencana alam. akan tetapi juga limbah racun yang berbahaya bagi ekosistem disana, apalagi pencemaran lingkungan baik di darat maupun di laut begitu Masif yang menyebabkan kerusakan pada sektor laut dan darat, bukan tidak boleh dieksplorasi tapi tata kelola dan Rehabilitasi terhadap perbaikan lingkungan disana adakah hal utama, termasuk impact ekonominya kepada masyarakat sekitarnya

Kasus kasus seperti ketika terjadi pembiaran tanpa adanya penindakan tentu saja akan diikuti oleh sektor penambangan mineral lain Batu Bara, Emas, termasuk galian C, maka pemerintah dalam perbaikan tata kelola harus konsen dengan perbaikan tata ruang lingkungan, pembangunan smelter yang aman bagi ekosistem serta dampak dan faktor kesejahteraan masyarakat perlu menjadi pertimbangan utama, apa lagi ini termasuk SDA yang tidak bisa diperbaharui secara terus menerus, kita semua punya tanggung jawab itu.

Dalam proses penegakan hukum di kejaksaan Agung belakangan ini PT Antam kerap sekali tersangkut kasus hukum, mulai dari kasus Sultra, ekspor-Impor Emas batangan sampai pada penjualan emas Ilegal di Surabaya, yang ditangani oleh beberapa penegak hukum, ini harus menjadi perhatian kita bersama yang hadir dalam Forum ini, apalagi yang hadir adalah para konsultan hukum / Divisi legal, jangan sampai dalam proses penegakan hukum justru menutupi atau menghilangkan Alat Bukti terlebih menghalangi proses penegakan hukum resikonya adalah bisa diproses Obstruction of Justice yang ancaman hukuman sampai 12 Tahun, harapan saya yang juga sebagai penegak hukum, harus membantu penegak hukum mendudukkan perkaranya bilamana perlu harus menjadi pelapor dalam berbagai temuan tindak pidana korupsi di BUMN terutama di PT.Antam untuk mencegah kerugian Negara yang semakin besar dan mencegah kerusakan lingkungan yang semakin parah, sehingga antisipasi ini tidak saja membantu aparat penegak hukum tetapi juga membantu PT. Antam dalam upaya bersih2 dan menyehatkan PT.Antam adanya corporate legal di BUMN bukan membela untuk menutupi celah hukum, tetapi bersama sama membantu Jaksa dalam proses penegakan hukum di BUMN, karena melaporkan tindak pidana adakah kewajiban hukum semua orang, dalam praktiknya beberapa corporte legal terkena kasus hukum karena memposisikan diri dalam pembelaan pribadi pelaku korupsi bukan membela institusi/BUMN yang dinaunginya sebagaimana harapan kita semua, sehingga alat bukti seperti saksi dalam memberikan keterangan di penyidik dan persidangan diatur sebagaimana untuk menutupi perbuatan koruptif pelaku, mindset ini harus ditinggalkan keberadaan corporate legal semata mata untuk kepentingan institusi / kelembagaan.

“ Peran pencegahan untuk tidak melakukan suatu tindak pidana termasuk korupsi sangat diperlukan.Kejaksaan dalam kapasitas selaku Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pendampingan 

hukum bahkan juga legal opinion bekerjasama dengan corporate legal PT Antam dalam mewakili PT Antam secara kelembagaan baik litigasi maupun non litigasi,”. tutup Kajati Bali. ***

Editor : Josua Januari Nababan

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Peristiwa

    Direktur B Jamintel Kejagung Kunker ke Riau, Ini Agendanya

    Selasa, 20 Feb 2024 | 14:58 WIB
  • Nasional

    Jampidsus Kembali Tetapkan 1 Orang Tersangka Tipikor PT Timah

    Selasa, 20 Feb 2024 | 14:51 WIB
  • Sorotan

    Urgensi! Pemeliharaan Jalan Nasional Terabaikan di Way Kanan Lampung

    Selasa, 20 Feb 2024 | 14:44 WIB
  • Ekonomi

    Polda Riau Tampung Laporan Penimbunan Bahan Pokok

    Selasa, 20 Feb 2024 | 12:34 WIB
  • Sport

    Musim Depan PSPS Riau Balik Nama

    Selasa, 20 Feb 2024 | 10:19 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com