Home › Pemerintah › Belanja Pegawai Capai 30 Persen, Sekdako Sebut Diamanatkan Untuk Menekan

Belanja Pegawai Capai 30 Persen, Sekdako Sebut Diamanatkan Untuk Menekan

Rabu, 06 Maret 2024 | 19:09 WIB,

Penulis : Redaksi

Belanja Pegawai Capai 30 Persen, Sekdako Sebut Diamanatkan Untuk Menekan

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tak menggunakan pendapatan asli daerah (PAD) untuk belanja pegawai. Justru, PAD itu digunakan untuk pembangunan.

"Kemendagri memperkenankan belanja pegawai 30 persen dari total APBD. Biasanya, belanja pegawai itu kami ambil dari dana lokasi umum (DAU)," kata Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Hotel Bono, Rabu (6/3).

Baca juga: Pansel Umumkan Rekrutmen Anggota KY Baru, Pendaftaran 2–23 Juni 2025

Pemko Pekanbaru memiliki banyak pegawai dibandingkan pemerintah kabupaten dan kota lainnya. Dalam penyusunan APBD 2024, belanja pegawai sempat menyentuh 34 persen.

"Namun, kami terus berupaya menekan belanja pegawai hingga 30 persen dalam tiga tahun ke depan. Hal ini berkaitan dengan pendapatan daerah," ujar Indra Pomi.

Baca juga: Sinergi Lintas Sektor, Rohil Gugah Kesiapsiagaan Hadapi Malaria

Kalau pendapatan daerah meningkat, maka persentase belanja pegawai akan menurun. Pemko memang diamanatkan untuk menekan belanja pegawai oleh Kemendagri.

"Gaji dan tunjangan pegawai boleh diambil dari DAU. Sedangkan PAD digunakan untuk pembangunan," ucap Indra Pomi.

Baca juga: 2.840 Honorer Diverifikasi Ulang, Gaji Tertunda Segera Cair

Sebelumnya, APBD 2024 Pemko Pekanbaru telah selesai dievaluasi Pemprov Riau. Hasil evaluasi, pemko diminta melakukan perbaikan kinerja dan efesiensi anggaran.

Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Indra Pomi Nasution di Gedung BPK Riau, Jumat (22/12/2023), mengatakan, APBD 2024 telah selesai dievaluasi oleh Pemprov Riau. Ada beberapa evaluasi terkait efesiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Baca juga: Desa Lipat Kain Selatan di Bawah Sorotan: Transparansi Pembangunan Dipertanyakan

"Evaluasi itu lebih kepada kinerja dan efektivitas penggunaan anggaran. Jadi, kami diminta melakukan perbaikan," ujarnya.

Di samping itu, APBD 2024 bertambah Rp168 miliar. Penambahan anggaran sebesar Rp168 miliar berasal dari dana transfer pusat.

Baca juga: Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas, TP-PKK Kec Pujud Bagi Takjil 1000 Porsi

"Dana transfer itu terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Jadi, dana transfer itu sebagian digunakan untuk gaji PPPK, kegiatan fisik, dan kegiatan non fisik," jelas Indra Pomi.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru sudah menggesa pembahasan APBD 2024. Sehingga, APBD 2024 ditetapkan sebesar Rp2,82 triliun dalam rapat Paripurna, Senin (20/11/2023).

Baca juga: Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok, Pemko Gandeng Kepolisian

Hal ini dikatakan Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Muflihun usai rapat paripurna di Gedung DPRD.

"Program prioritas yang sudah dilaksanakan tahun ini akan dilanjutkan tahun depan. Program prioritas itu seperti Universal Health Coverage (UHC), santunan kematian, subsidi bunga (pinjaman bank bagi pelaku UMKM), Doctor on Call dan lain-lain," ungkapnya.

Baca juga: Pleno TPAKD, Pj Sekda Riau: Pemprov Fokus Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

Jadi, program prioritas tetap bagi kepentingan masyarakat. Program prioritas ini dipertahankan di APBD 2024.

"Tak hanya program prioritas, kami juga menyiapkan anggaran untuk Pilkada Rp79 miliar," ucap Muflihun.

Baca juga: Camat Serahkan SK Pelaksana Tugas Eselon IV di Lingkungan Kampar Kiri Sebagai Motifasi dan Tanggung Jawab !

BELANJA TAHUN 2024

Sementara, total belanja Pemko Pekanbaru tahun 2024 ini sebesar Rp2,983 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp915,10 miliar disedot untuk keperluan pegawai. Jumlah belanja pegawai itu setara dengan 30,67 persen dari total belanja Pemeritah Kota (Pemko) Pekanbaru tahun ini.

Penerimaan daerah Pemko Pekanbaru ditopang kuat dari sumber Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,626 triliun. Kemudian juga berasal dari Pendapatan Transfer Antar Daerah sebanyak Rp375,30 miliar. Hal itu mengindikasikan sebenarnya Pemko Pekanbaru belum bisa mandiri membiayai pengeluaran belanjanya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Baca juga: Sekdes Tarai Bangun Resmi Dilantik, Kepala Desa: Kita Harus Bekerja Bersama untuk Membangun Desa !

Menyikapi ini, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan menjelaskan sumber pendapatan daerah tak hanya PAD.

"Penerimaan daerah bukan hanya PAD tetapi juga ada pendapatan transfer. Sementara untuk belanja pegawai dibiayai dari pendapatan transfer," jelas Alek melalui pesan seluler, Selasa (5/3).

Baca juga: DPD PMRI Pertanyakan Status Pekerjaan Perbaikan Jalan di Awal Tahun

Pada tahun 2024 ini target PAD Kota Pekanbaru dari pajak mencapai Rp845 miliar. Angka tersebut naik dari target tahun 2023 sebelumnya sebesar Rp838 miliar.

Realisasinya, disampaikan Alek pada Sabtu (25/11/2023) capaian pajak kita sudah sekitar Rp712 miliar, dari target kita Rp838 miliar.***

Baca juga: Meski Sempat Di Guyur Hujan, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Didampingi Wabup H.Sulaiman Buka Secara Resmi Musabaqah Tilawat

Home › Pemerintah › Belanja Pegawai Capai 30 Persen, Sekdako Sebut Diamanatkan Untuk Menekan

Belanja Pegawai Capai 30 Persen, Sekdako Sebut Diamanatkan Untuk Menekan

Baca juga: Pansel Umumkan Rekrutmen Anggota KY Baru, Pendaftaran 2–23 Juni 2025

Baca juga: Sinergi Lintas Sektor, Rohil Gugah Kesiapsiagaan Hadapi Malaria

Baca juga: 2.840 Honorer Diverifikasi Ulang, Gaji Tertunda Segera Cair

Baca juga: Desa Lipat Kain Selatan di Bawah Sorotan: Transparansi Pembangunan Dipertanyakan

Baca juga: Bergerak Bersama PKK Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas, TP-PKK Kec Pujud Bagi Takjil 1000 Porsi

Baca juga: Antisipasi Penimbunan Bahan Pokok, Pemko Gandeng Kepolisian

Baca juga: Pleno TPAKD, Pj Sekda Riau: Pemprov Fokus Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat

Baca juga: Camat Serahkan SK Pelaksana Tugas Eselon IV di Lingkungan Kampar Kiri Sebagai Motifasi dan Tanggung Jawab !

Baca juga: Sekdes Tarai Bangun Resmi Dilantik, Kepala Desa: Kita Harus Bekerja Bersama untuk Membangun Desa !

Baca juga: DPD PMRI Pertanyakan Status Pekerjaan Perbaikan Jalan di Awal Tahun

Baca juga: Meski Sempat Di Guyur Hujan, Bupati Rokan Hilir Afrizal Sintong Didampingi Wabup H.Sulaiman Buka Secara Resmi Musabaqah Tilawat

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Asisten II Setdako Resmikan RM Berpesan Nilai Lokalitas Ditingkatkan

Muhammad Faisal Pimpin Rapat, DPRD Kampar Kaji Strategi Pendapatan Daerah di RAPBD 2024

Praktik Terkait Produk Daluarsa Mencuat, Pengusaha Klaim Miliki Izin SPPL

Mengerikan, Polsek Mandau Periksa dan Penjarakan Disabilitas

Pengacara Bongkar Dugaan Kriminalisasi Penyandang Disabilitas Ganda di Bengkalis