Home › Sorotan › Usaha Tanpa Izin Jadi Pemasok Material Proyek Negara

Usaha Tanpa Izin Jadi Pemasok Material Proyek Negara

Rabu, 06 Maret 2024 | 11:45 WIB,

Penulis : TIM

Usaha Tanpa Izin Jadi Pemasok Material Proyek Negara

Istimewa

KAMPAR – Bukan sekedar desas desus saja material timbunan yang digunakan pada proyek negara bersumber dari kegiatan usaha yang tidak mematuhi peraturan.

Penelusuran yang dilakukan media, lokasi-lokasi tambang (quarry) tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau. Diantaranya berada pada Kecamatan Tambang, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Kampar, Kecamatan Bangkinang Seberang.

Baca juga: Pemkab Siak Mulai Bayar Tunggakan Tunda Bayar Rp327 Miliar, Kontras dengan Pemko Pekanbaru yang Belum Jelas Jadwal Penyelesaian

Disinyalir hampir seluruh quarry yang menjadi tempat pengambilan material galian golongan C (Galian C) tersebut tidak memiliki izin. Tim Media terus menggali keterangan dilapangan, terkait kebenaran material timbunan tersebut di suplai ke Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI).

Investigasi Tim Media cukup menyita waktu panjang, guna mendalami dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan proyek tersebut. Bahkan ada juga dugaan penyalahgunaan izin tambang yang tidak sesuai dengan lokasi quarry yang sudah ditetapkan.

Baca juga: Terus Bergerak Solidkan Barisan, IPPERPA Konsolidasi Perkuat Basis di UMRI

"Kami pernah mengisi (muatan sirtu) mobil truk untuk kebutuhan Tol. Bukan kami langsung yang memasukkan kesana, ada pihak lain yang membeli sirtu kesini untuk dibawa ke proyek Tol," ungkap kasir di quarry yang terletak di Kecamatan Kampar Utara kepada media, (21/2/24)

Tak berselang lama, bos pengelola tambang datang ke quarry tersebut, dari pengusaha ini juga didapat informasi oknum pihak salah satu perusahaan yang sebagai vendor di kontraktor pelaksana proyek.

Baca juga: Oknum Kades Arogan Intimidasi Wartawan, Camat Berjanji Mediasi ! Begini Tanggapan SPRI Riau ?

"Secara langsung saya belum ada masukkan sirtu kesana bang, yang saya tahu 'L' orang pihak vendor melalui dia lah bahan (material timbunan) bisa masuk ke proyek itu," ucap oknum pengusaha tambang itu kepada Tim Media.

Ia menjelaskan, quarry miliknya melayani pembelian pasir batu (sirtu) tidak hanya untuk proyek Tol. Ada juga perusahaan kelapa sawit mendapat pasokan galian C yang bersumber dari tambang yang dikelolanya.

Baca juga: Musim Mas Pelalawan Dituding Langgar HGU, Humas Berikan Klarifikasi

"Juragan truk ber-roda 10 itu pengusaha di Rohul (Rokan Hulu), dia sering beli disini untuk dibawa ke perusahaan-perusahaan sawit," kata bos quarry sambil menunjuk dump tronton yang sedang antri untuk pengisian muatan sirtu.

Pasokan bahan galian C tidak hanya di suplai oleh badan usaha yang bermitra dengan vendor-vendor, akan tetapi ada juga pelaku usaha perorangan.

Baca juga: Pengawas SPBU 14.282.683 Klarifikasi Pemberitaan Tidak Benar

Perusahaan konstruksi yang menerima berbagai jenis material dari penambangan ilegal untuk pembangunan proyek, bisa dipidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), menghimbau kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan Team Leader Pengendali Mutu Independen (PMI). Untuk tetap memperhatikan Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam memenuhi kebutuhan material timbunan dalam jumlah besar tersebut.(***/Tim)

Home › Sorotan › Usaha Tanpa Izin Jadi Pemasok Material Proyek Negara

Usaha Tanpa Izin Jadi Pemasok Material Proyek Negara

Baca juga: Pemkab Siak Mulai Bayar Tunggakan Tunda Bayar Rp327 Miliar, Kontras dengan Pemko Pekanbaru yang Belum Jelas Jadwal Penyelesaian

Baca juga: Terus Bergerak Solidkan Barisan, IPPERPA Konsolidasi Perkuat Basis di UMRI

Baca juga: Oknum Kades Arogan Intimidasi Wartawan, Camat Berjanji Mediasi ! Begini Tanggapan SPRI Riau ?

Baca juga: Musim Mas Pelalawan Dituding Langgar HGU, Humas Berikan Klarifikasi

Baca juga: Pengawas SPBU 14.282.683 Klarifikasi Pemberitaan Tidak Benar

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

JN Hadapi Hukum dan Caleg MA Tidak, Bawaslu Kampar Disinggung Bobrok

Proses Pelanggaran Pemilu Jerat JN, Sang Kades Diduga Dukung Caleg MA

Pj Sekda Kampar Lantik 120 Dewan Hakim dan Lepas Pawai Ta’aruf MTQ ke-53

AKP Viola Ungkap Besaran Biaya Pembuatan SIM

Kades 3 Periode di Kampar Ikut Caleg, GASS Tunjukan Keprihatinan