Home › Parlementaria › Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Sengketa Lahan PTPN V dan Tanah Ulayat

Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Sengketa Lahan PTPN V dan Tanah Ulayat

Senin, 18 Maret 2024 | 19:55 WIB,

Penulis : Redaksi

Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Sengketa Lahan PTPN V dan Tanah Ulayat

Komisi I DPRD Kampar (18/3/2024)

BANGKINANG, Tabloid Diksi - Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi I DPRD Kampar mengenai sengketa lahan antara PTPN V dan masyarakat Desa Senama Nenek serta sengketa tanah ulayat Persukuan Piliang Ganting Datuk Pandak di Bangkinang, berlangsung pada Senin (18/3/2024).

Zulfan Azmi, sebagai Ketua Komisi I DPRD Kampar, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dimana dalam RDP ini pihak DPRD mendengarkan keterangan dari PTPN V terkait bukti serah terima lahan seluas 2800 hektar kepada masyarakat.

Baca juga: Sekda Riau Dorong Satu Persepsi dalam Integrasi Program Penurunan Emisi REDD+

"Namun, Perusahaan tersebut tidak bisa hadir dan memberikan alasan melalui pesan Whatsapp pagi ini," ujar Zulfan.

Menurutnya, PTPN V sedang melakukan rapat dengan Kementerian BUMN di Pekanbaru. "Kami menduga bahwa PTPN V juga sedang mengkaji isu ini secara internal," tambahnya.

Baca juga: DPRD Pekanbaru Sambut Pj Walikota Risnandar dalam Kunjungan Perdananya

Meskipun tanpa kehadiran PTPN V, Komisi I melanjutkan RDP dengan perwakilan persukuan Piliang Ganting serta Anggota Komisi I.

Zulfan menyatakan bahwa Perusahaan tersebut sudah tidak memiliki hak lagi untuk menguasai lahan tersebut secara sepihak, mengingat putusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah. Sengketa ini sudah memiliki kekuatan hukum berdasarkan putusan perkara perdata nomor 38/Pdt.G/2013/PN.BKN tanggal 10 April 2014.

Baca juga: Pererat Silaturahmi, Ketua DPRD Pekanbaru Hadiri Open House Pj Wali Kota di Hari Raya

"Pihak PTPN V harus menghormati keputusan hukum tersebut, karena putusan tersebut sudah final dan mengikat," tegasnya.

Baca juga: DPRD Pekanbaru Tetapkan Susunan Fraksi Baru Periode 2024-2029

Pendapat serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi I, Juswari Umar Said. Menurutnya, tindakan PTPN V sudah melanggar aturan.

"Saya akan melaporkan masalah ini ke Kementerian BUMN, bahwa PTPN V telah bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat di Kabupaten Kampar. Perusahaan ini seharusnya mematuhi aturan yang berlaku. Tanah yang tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) justru ditanami dan bahkan mengklaim telah membayar pajak," ujarnya.

Baca juga: Pelantikan 50 Anggota DPRD Pekanbaru Periode 2024-2029

Juswari mengancam akan membawa isu ini ke rapat internal DPRD Kampar jika PTPN V tetap tidak responsif terhadap masalah ini.

"Komisi I akan merekomendasikan penyelesaian masalah ini kepada Kementerian ATR/BPN RI dan akan mengirim surat terbuka kepada Presiden RI jika perusahaan tersebut tidak menunjukkan niat baik untuk menyelesaikan sengketa lahan ulayat ini," tandasnya.Adv

Home › Parlementaria › Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Sengketa Lahan PTPN V dan Tanah Ulayat

Komisi I DPRD Kampar Gelar RDP Sengketa Lahan PTPN V dan Tanah Ulayat

Baca juga: Sekda Riau Dorong Satu Persepsi dalam Integrasi Program Penurunan Emisi REDD+

Baca juga: DPRD Pekanbaru Sambut Pj Walikota Risnandar dalam Kunjungan Perdananya

Baca juga: Pererat Silaturahmi, Ketua DPRD Pekanbaru Hadiri Open House Pj Wali Kota di Hari Raya

Baca juga: DPRD Pekanbaru Tetapkan Susunan Fraksi Baru Periode 2024-2029

Baca juga: Pelantikan 50 Anggota DPRD Pekanbaru Periode 2024-2029

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

DPRD Meranti Gelar Sosialisasi Tentang Perluasan Perda Nomor 10 Tahun 2012

Tangani Lonjakan Inflasi, Pemkab Gelar Gerakan Pangan Murah

Laporan Kegiatan Reses Dalam Paripurna Masa Persidangan Kedua

Paripurna Ke-3, Wakil Ketua DPRD Pimpin Rapat Pandangan Umum Terkait LKPJ

Kejari Kampar Periksa Yusri Mengenai Korupsi Penggunaan Bankeu