PEKANBARU, Tabloiddiksi - Pemerintah kota Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kembali menghadirkan program pemutihan denda pajak daerah. Program tersebut berlaku mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2024.

Kepala Bapenda Pekanbaru Alek Kurniawan menyampaikan, program pemutihan denda pajak sebagai upaya untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak daerah. Program tersebut sekaligus memberi kemudahan kepada masyarakat. 

• Baca juga: Pemprov Riau Rencana Garap Perkebunan Sawit dengan Dirikan BUMD Baru

“Kami mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program ini sebaik mungkin. Dari hasil pantauan kami selama ini, program ini dapat menyentuh kesadaran masyarakat untuk membayarkan kewajiban perpajakannya," ungkapnya, Senin (3/6).

Sesuai arahan Pj Walikota Pekanbaru, program diluncurkan dalam rangka meringankan beban pajak masyarakat juga menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayarannya.

“Pemutihan denda pajak selalu menjadi program yang ditunggu oleh masyarakat," lanjutnya.

• Baca juga: PT Musim Mas Bantu Usaha Perikanan Masyarakat melalui Program CD

Pemko Pekanbaru melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus berupaya memberikan kemudahan kepada warga dalam pengurusan dan pembayaran pajak daerah yang menjadi kewenangan mereka.

“Setiap pekan kita hadir disini, membaur bersama masyarakat lewat Layanan Pajak Daerah Keliling alias Lapak Darling,” terang Alek. 

• Baca juga: Budaya Turun Temurun, Warga Desa Tanjung Belit Goro Mancokau Lubuk Larangan Desa Tanjung Belit

Bulan Juni menjadi bulan spesial bagi masyarakat Kota Pekanbaru, berbagai Program diluncurkan oleh Pemerintah Kota untuk bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. 

"Mulai hari ini, Minggu Pagi Pengunjung sudah bisa bayar pajak daerah tanpa dikenai denda," katanya. 

• Baca juga: Malam Puncak HUT Rohul, Hadirkan Fauzana dan Tri Suaka

Para petugas rutin diturunkan memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran, pembayaran serta konsultasi terkait Pajak Daerah yang  terdiri dari Objek Jasa Perhotelan, Makanan/ Minuman, Tenaga Listrik, Jasa Parkir & Kesenian Hiburan, PBB-P2, BPHTB, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak MBLB, dan Reklame.