Home › Sorotan › BRK Syariah Berdalih Peta Kawasan Hutan yang Jadi Agunan Tak Jelas

BRK Syariah Berdalih Peta Kawasan Hutan yang Jadi Agunan Tak Jelas

Selasa, 25 Juni 2024 | 20:54 WIB,

Penulis : Redaksi

BRK Syariah Berdalih Peta Kawasan Hutan yang Jadi Agunan Tak Jelas

Sketsa Peta Kawasan, Dok: Istimewa

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Perbincangan tentang Bank Riau Kepri (BRK) Syariah menerima jaminan atau agunan berupa SKRG atas lahan perkebunan yang disinyalir masuk ke dalam kawasan hutan produksi (HPK) yang dikonversi telah menyita perhatian publik.

Sebelumnya, awak media telah menggali informasi dari Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelola Hutan (UPT–KPH) Rokan Hilir, pada (13/6/24).

Baca juga: Siswi SDN 001 Perhentian Luas Raih Peringkat I (Pertama) Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Se Kuansing

Sejumlah titik koordinat yang tertera pada peta patok kavling kebun Desa Sekeladi Hilir diberikan wartawan kepada Kepala KPH Rokan Hilir.

Setelah dilakukan pengecekan, pemangku wilayah hutan itu katakan, lahan dimaksud berada dalam kawasan HPK.

Baca juga: Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun

"Seluruh titik koordinat berada di HPK," ungkap Muhammad Arifin selaku Kepala UPT KPH Rokan Hilir kepada Persadariau.co.id, pada (14/6/24).

Dalam keterangannya, Kepala KPH juga melampirkan peta yang menggambarkan bagian-bagian wilayah kawasan hutan di Kecamatan Tanah Putih, Rokan Hilir, Riau.

Baca juga: DPK ALUN Desak ESDM Riau Tindak Tambang Ilegal dan Perusahaan Penadah Tanah Urug

Masih dihari yang sama, setelah mendapat jawaban dari Muhammad Arifin, awak media mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau.

Dihadapan jurnalis, pihak DLHK melacak koordinat tersebut, didalam sistem menampilkan secara jelas titik tanah ini terletak di area HPK.

Baca juga: Polres Kampar Tindaklanjuti Kasus Pengeroyokan di Lahan Mandala Foundation, Tiga Korban Luka-Luka

Bahkan, lebih merinci jika tanah ini belum memiliki pelepasan status kawasan maupun alih fungsi hutan, berdasarkan Keputusan Menteri LHK tentang Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan di Riau.

Lewat upaya konfirmasi melalui Ika Irawan selaku pihak BRK Syariah yang menjabat Kepala Bagian Komunikasi. Dirinya acap kali tak merespon beberapa pertanyaan yang dilontarkan jurnalis.

Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDes Simalinyang: Pj Kepala Desa dan Direktur BUMDes Berikan Versi Berbeda !

Namun, alhasil setelah dikirimi gambaran peta yang berhasil dirangkum dari instansi kehutanan. Kabag Komunikasi ini akhirnya memecah keheningan, yang mana sebelumnya berkali-kali dikonfirmasi tak bergeming.

"Mohon di cross check lagi terkait potongan peta yang ingin di klarifikasi bang, karena peta yang disampaikan tidak jelas pihak yang mengeluarkannya. Karena harusnya kita mengacu kepada peta yang dikeluarkan oleh KLHK dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang," jawab Ika Irawan kepada media pada hari Selasa (25/6/24) siang.***

Home › Sorotan › BRK Syariah Berdalih Peta Kawasan Hutan yang Jadi Agunan Tak Jelas

BRK Syariah Berdalih Peta Kawasan Hutan yang Jadi Agunan Tak Jelas

Baca juga: Siswi SDN 001 Perhentian Luas Raih Peringkat I (Pertama) Lomba Bertutur Tingkat SD/MI Se Kuansing

Baca juga: Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun

Baca juga: DPK ALUN Desak ESDM Riau Tindak Tambang Ilegal dan Perusahaan Penadah Tanah Urug

Baca juga: Polres Kampar Tindaklanjuti Kasus Pengeroyokan di Lahan Mandala Foundation, Tiga Korban Luka-Luka

Baca juga: Dugaan Penyalahgunaan Dana BUMDes Simalinyang: Pj Kepala Desa dan Direktur BUMDes Berikan Versi Berbeda !

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

BRK Syariah Nyatakan SKGR 1000Ha Kawasan Hutan Jadi Agunan

Vicry Pemuda Riau Soroti Sejumlah Kasus Hingga Terbakarnya Gedung BRK Syariah

BRK Syariah Diduga Rugikan Puluhan Miliar, Kejati Riau Enggan Buka Pihaknya

Alih Fungsikan Kawasan, Polda Riau Diminta Tangkap Petinggi BRK Syariah

Komplain Nasabah BRK Syariah Terkait Sering Tak Bisa Transaksi