Bawaslu Riau Hadapi 7 Gugatan Sengketa Pilkada

Minggu, 15 Desember 2024 | 22:12 WIB,

Penulis : TIM

Bawaslu Riau Hadapi 7 Gugatan Sengketa Pilkada

PEKANBARU, Tabloiddiksi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau menyatakan kesiapan memberikan keterangan dalam sidang gugatan sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hingga hari ini, 7 Paslon kepala daerah akan mengajukan gugatan ke MK. Pengajuan berasal dari pasangan calon kepala daerah Kota Pekanbaru, Siak, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, Kampar, Dumai dan Rokan Hilir.

Baca juga: Focus Group Discussion, KPU Pekanbaru Serap Perbaikan Kedepan

Direncanakan, kehadiran Bawaslu akan melengkapi proses sidang kepada termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pilkada.

"Kami siap hadir sebagai pemberi keterangan di MK," kata Alnofrizal, Ketua Bawaslu Riau, Minggu (15/12).

Baca juga: Relawan Milenial Partai Nasdem Tualang Menghimbau Masyarakat Untuk Bersama - Sama Menolak Wacana PSU Pilkada Siak

Dijelaskan Alnofrizal, kehadiran Bawaslu Riau bersifat tidak langsung, hal itu disebutkan Alnof karena sengketa berasal dari pasangan calon di tingkat kabupaten dan kota.

"Pihak yang memberikan keterangan adalah Bawaslu di kabupaten dan kota tempat gugatan diajukan," ujarnya.

Dalam persidangan nantinya, sebut Alnof, Bawaslu tidak akan didampingi jasa pengacara. Proses penyampaian keterangan masing-masing akan dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu kabupaten atau kota.

Baca juga: Tim Suwai & Nawaitu Ucap Selamat kepada Paslon Nomor 1

Ketua Bawaslu Riau menyatakan, pihaknya belum memberikan rekomendasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada serentak.

"Rekomendasi dari Bawaslu sampai saat ini belum ada untuk PSU, sejauh ini tidak ditemukan hal-hal tersebut," katanya.

Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Meranti Hadiri Kampanye Akbar Paslon Nomor 04 "Bermanfaat"

Ia menegaskan, PSU direkomendasikan oleh Mahkamah Konstitusi atau Bawaslu berdasarkan kondisi dan laporan di lapangan.

Berdasarkan aturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasal 372 menyebutkan, persyaratan pelaksanaan PSU meliputi bencana alam, gangguan keamanan, atau kondisi khusus.

Baca juga: Demi H. Jufrizal , Dr H.Suhardiman amby Diberhentikan sepihak tampa ada konfirmasi

Umumnya, penyebab pemungutan suara ulang disebabkan kesalahan teknis atau indikasi kecurangan dalam Pilkada.

Beberapa alasan PSU adalah tidak transparan jumlah Data Pemilih Tetap (DPT), penemuan surat suara tidak tersegel, hingga adanya indikasi kecurangan yang terjadi di TPS.

Baca juga: Ulama dan Tokoh Politik Kompak Dukung Pasangan Bermarwah di Kampar

Home › Politik › Bawaslu Riau Hadapi 7 Gugatan Sengketa Pilkada

Alnofrizal: Kami Siap Hadir di MK

Bawaslu Riau Hadapi 7 Gugatan Sengketa Pilkada

Baca juga: Focus Group Discussion, KPU Pekanbaru Serap Perbaikan Kedepan

Baca juga: Relawan Milenial Partai Nasdem Tualang Menghimbau Masyarakat Untuk Bersama - Sama Menolak Wacana PSU Pilkada Siak

Baca juga: Tim Suwai & Nawaitu Ucap Selamat kepada Paslon Nomor 1

Baca juga: Puluhan Ribu Masyarakat Meranti Hadiri Kampanye Akbar Paslon Nomor 04 "Bermanfaat"

Baca juga: Demi H. Jufrizal , Dr H.Suhardiman amby Diberhentikan sepihak tampa ada konfirmasi

Baca juga: Ulama dan Tokoh Politik Kompak Dukung Pasangan Bermarwah di Kampar

TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

Sidang Johan Efendi Diwarnai Kejanggalan, Dugaan Mafia Hukum Mengemuka

Kehebohan di Pengadilan Pekanbaru, Kakak Terdakwa Histeris Tuntut Keadilan

Partisipasi Pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur di Pilkada Riau Tak Capai Target

Komisi II DPRD Pekanbaru Panggil Disperindag

Pusat Dukung Pemprov Riau Bangun RS Vertikal Unggulan