JAKARTA – Harvey Moeis menjadi sorotan publik setelah dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus korupsi di PT Timah. Kasus yang melibatkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun ini memicu gelombang kritik dari warganet, yang menilai hukuman tersebut terlalu ringan untuk skala kerugian sebesar itu.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Eko Aryanto, mengungkapkan bahwa Harvey terbukti bersalah dalam kasus tersebut. “Total kerugian negara sebesar Rp 300.003.263.938.131,14 (Rp 300 triliun). Dengan demikian unsur yang dapat merugikan negara telah terpenuhi dalam perbuatan tersebut,” jelas Eko saat membacakan vonis di ruang sidang.

• Baca juga: Polsek Tambang Tangkap Pelaku Curanmor Yang Beraksi di 18 TKP!

Hakim juga merinci kerugian negara yang tercatat dalam kasus ini, yakni:

Kerugian atas penyewaan alat pelogaman timah yang tak sesuai ketentuan: Rp 2,28 triliun.

Pembayaran bijih timah dari tambang ilegal: Rp 26,64 triliun.

• Baca juga: 4 Bulan Berlalu, Kasus Iin Suhelna 'Ngendap' di Polsek Kampar Kiri: Zainuddin SH MH Layangkan Surat SP2HP!

Total keseluruhan kerugian mencapai Rp 300 triliun. Meski demikian, Harvey hanya dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Jika denda tidak dibayar, ia akan menjalani tambahan kurungan selama enam bulan.

Vonis tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Tipikor, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

• Baca juga: Wanita Mengaku Dari Pihak SPBU Diduga Di F3 Singingi, Tuding Wartawan Tidak Jelas !

Hukuman ini menuai reaksi keras dari masyarakat. Banyak yang mengecam hukuman 6,5 tahun penjara sebagai terlalu ringan, mengingat besarnya kerugian negara.

“Kerugian negara sampai Rp 300 triliun, tapi hukumannya cuma 6 tahun? Ini lelucon hukum. Hukuman harus proporsional terhadap kejahatan!” tulis seorang warganet.

• Baca juga: Satgas PKH Sita 5.764 Hektar Lahan di Kampar Milik Duta Palma Group 

“Jangan sampai nanti dapat remisi karena alasan berperilaku baik. Tolong hukum ditegakkan seadil-adilnya,” timpal warganet lainnya.

Putusan pengadilan menjadi sorotan luas, memunculkan desakan agar sistem peradilan lebih transparan dan hukuman tegas untuk kasus korupsi besar. Adakah vonis Harvey membuka jalan untuk revisi sistem hukum, atau justru sebaliknya??? 

• Baca juga: Aktivitas PETI Marak Di Desa Sawah, Arena Pacu Jalur Luluh Lanta