https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan •   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Home › Sorotan › Geledah dan Tetapkan Lima Tersangka, LSM Pepara Gaungkan Dana Swakelola Ratusan Miliar PUPRPKP Riau di Usut Juga
Sorotan
Pekanbaru

Geledah dan Tetapkan Lima Tersangka, LSM Pepara Gaungkan Dana Swakelola Ratusan Miliar PUPRPKP Riau di Usut Juga

Rabu, 22 Januari 2025 | 11:46 WIB,  
Penulis : TIM
Geledah dan Tetapkan Lima Tersangka, LSM Pepara Gaungkan Dana Swakelola Ratusan Miliar PUPRPKP Riau di Usut Juga

Keterangan Foto: Salah satu potret ruas jalan di kelola oleh dana swadaya

PEKANBARU, Tabloid Diksi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPRPKP) Provinsi Riau. Diketahui pasca penggeledahan dilakukan KPK kemarin (Senin-red), terkait penyelidikan dugaan korupsi pembangunan Flyover Simpang Jalan Tuangku Tambusai - Jalan Soekarno Hatta (Sp. SKA) pada tahun anggaran 2018.

Aktivis LSM Pemantau Prasarana Aparatur Negara RI apresiasi langkah anti rasuah itu salah satu bentuk keseriusan mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Dinas PUPRPKPP Riau yang kian lama telah bergulir tersebut. Bahkan dikabarkan 5 orang telah ditetapkan tersangka dalam perkara Flyover ini.  Selain itu, kita minta kepada KPK masih banyak kasus dugaan penyimpangan skala besar disana yang perlu diusut lebih dalam. Hal itu dihimbau, Martin H, Rabu (22/01/25).

    Baca juga:
  • Bonus PON Belum Dibayar Penuh, Atlet Riau Kecewa: Janji Tinggal Janji

  • Malaria Tak Kunjung Hilang, Warga Sinaboi Desak Pemerintah Bertindak Nyata

  • Eks Kadis PUPR-PKPP Riau dan Rekanan Kompak Dihukum 2 Tahun, KPK Masih Pikir-pikir

Dijelaskan Martin H Aktivis LSM Pepara RI, disana ada dana swakelola ratusan miliar yang peruntukan untuk penanganan perbaikan ruas jalan rusak yang tersebar di beberapa wilayah jalan Provinsi Riau,  ratusan miliar uang rakyat setiap tahun nya  digelontorkan untuk dikelola langsung enam (6) kepala UPT, yang terbagi mulai dari UPT 1 s/d UPT 6. Kegiatan UPT itu diduga amburadul rawan penyimpangan pelaksanaan fisik dilapangan.

"Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) diminta agar lebih serius mengusut dugaan korupsi di instansi tersebut seperti penggunaan dana swakelola UPT  yang langsung dikelola oknum pejabat (UPT)  Dinas PUPRPKPP Riau," pinta Martin.

Ditegaskan Martin, dana swakelola itu sangat sulit diketahui di kalangan publik. Kenapa tidak,  Dinas PUPRPKPP Riau adanya dugaan kesengajaan untuk menutupi terkait peruntukan penggunaan pelaksanaan kegiatan dilapangan. Atau dinilai gagal paham memahami Undang-undang No.14 tentang Keterbukaan Informasi Pubk (KIP). Sementara, sesuai hasil investigasi team kita dilapangan serta informasi, banyak ditemukan ruas jalan pekerjaan yang ditangani setiap UPT diduga mengalami kerusakan bahkan diduga ada yang tak dikerjakan pada tahun anggaran 2024, tudingnya.

"Seperti halnya, beberapa ruas jalan Provinsi Riau di wilayah  Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak yang ditangani melalui Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) I Dinas PUPRPKPP Riau pada tahun anggaran 2024 ditemukan banyak kerusakan parah. Ratusan titik ruas jalan rusak disalah satu Ruas Jalan Simpang Beringin - Simpang Maredan. Ironisnya, lubang yang ditemukan ratusan titik hanya berkisaran berjarak beberapa kilo meter dan sangat membahayakan diduga tidak dilakukan penanganan. Adapun ditemukan pekerjaan petching disinyalir kegiatan tahun anggaran 2023 silam,  sedangkan puluhan titik pekerjaan petching diduga sudah mengalami kerusakan parah," jelas Ketum LSM Pepara RI.

Lanjut Martin, bukan hanya disitu saja ruas jalan menuju simpang Buatan atau KM 11 di Kabupaten Siak ditemukan hal yang sama dan begitu juga ruas jalan lainnya. Parahnya lagi, ditemukan puluhan titik telah dilakukan pemotongan yang akan dilakukan  pekerjaan petching terhadap ruas jalan tersebut tidak dikerjakan hingga saat ini pada tahun 2025, seharusnya pekerjaan itu diselesaikan dikerjakan sebelum akhir Desember 2024. Kuat dugaan dana khusus untuk perbaikan ruas jalan di UPT I tersebut telah terjadi penggelembungan anggaran.

"Ketidak transparansi Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau pada sejumlah keseluruhan dana swakelola tahun anggaran 2023-2024, baik proses pelaksanaan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dilapangan yang tersebar di beberapa ruas jalan provinsi Riau itu. Lembaga kita, telah resmi melayangkan 'Permohonan Informasi' yang kemungkinan jika tidak direspon akan kita bawa kemeja sengketa informasi untuk disidangkan," pungkasnya. 

Perlu diketahui, surat klarifikasi/konfirmasi  LSM bersama Media ini tidak  digubris  sudah kedua kalinya pemberitaan ini dipublish ke khayalak umum. Begitu juga konfirmasi lewat pesan WatsApp pribadi Kadis dan Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I, Khairil Anwar memilih bungkam.

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Dana Swakelola PUPR RiauKPK RI
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Hukum

    KPK RI Bersiap Periksa Dirut RSD Madani Pekanbaru Arnaldo Eka Putra Diduga Korupsi

    Senin, 10 Jun 2024 | 17:50 WIB
  • Sorotan

    Pemprov Riau Instruksikan PUPR Perbaiki Jalan Rusak 

    Sabtu, 20 Apr 2024 | 14:46 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com