Home › Sorotan › Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun
Desak Bentuk Pansus, Cipayung Plus dan KNPI Riau Soroti Defisit Anggaran Rp1,76 Triliun
Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau
PEKANBARU, Tabloid Diksi — Sejumlah elemen mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau bersama Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Riau dan berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya mendesak DPRD Provinsi Riau segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut defisit anggaran senilai Rp1,76 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Desakan tersebut disampaikan dalam diskusi terbuka yang digelar di Pekanbaru (25/6), menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terbaru yang mengungkap sejumlah indikasi lemahnya tata kelola keuangan daerah. Laporan BPK RI menyoroti pemborosan anggaran, ketidakefisienan belanja daerah, serta adanya potensi tumpang tindih dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
- Baca juga:
“Defisit anggaran sebesar Rp1,76 triliun bukanlah persoalan sepele. Ini akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan APBD 2025, yang berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian daerah,” ujar perwakilan Cipayung Plus dalam pernyataan sikap bersama, Rabu (26/6) malam.
Organisasi-organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Riau, seperti KAMMI, HMI, GMNI, PMII, GMKI, IMM, dan Himapersis, menilai DPRD Riau tidak boleh bersikap pasif terhadap temuan serius ini. Mereka menegaskan bahwa DPRD harus menjalankan fungsi pengawasan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi lembaga formalitas.
“Kami mendesak DPRD Provinsi Riau untuk segera membentuk Pansus guna menggali akar persoalan, mengaudit kembali postur anggaran, dan memastikan tidak ada pelanggaran dalam perencanaan maupun pelaksanaan APBD. Jangan hanya fokus pada pelaksanaan pokok-pokok pikiran (Pokir), karena tanggung jawab DPRD adalah memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel,” lanjut pernyataan tersebut.
Mahasiswa juga memperingatkan bahwa apabila tidak ada respons konkret dari DPRD dalam waktu dekat, maka aksi massa yang lebih besar akan digelar secara berkelanjutan sebagai bentuk tekanan publik. "Jika tidak ditanggapi, kami siap turun ke jalan dan menggerakkan gelombang aksi di Pekanbaru," tegas mereka.
Komentar Via Facebook :