Home › Ekonomi › Menkeu Tekankan Optimalisasi Fiskal Daerah untuk Pemerataan Ekonomi
Menkeu Tekankan Optimalisasi Fiskal Daerah untuk Pemerataan Ekonomi
Keterangan Foto: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat mengikuti Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin (22/06/2026), membahas penguatan fiskal daerah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.
JAKARTA, Tabloid Diksi - Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa penguatan fiskal daerah merupakan salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas belanja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI pada Senin (22/06) yang turut membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2027 di lingkungan Dewan Perwakilan Daerah RI Komite IV.
Dalam pemaparannya, Menkeu menyampaikan arah kebijakan penguatan fiskal daerah akan difokuskan pada tiga aspek utama, yakni optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja, serta pengembangan pembiayaan yang lebih inovatif. Ia menegaskan,
- Baca juga:
“Oleh karena itu, penguatan kebijakan fiskal ke daerah difokuskan pada upaya optimalisasi pendapatan, penguatan belanja yang berkualitas, dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif,” ungkap Menkeu dalam rapat tersebut.
Upaya optimalisasi pendapatan daerah akan ditempuh melalui penguatan kemandirian fiskal, terutama dengan meningkatkan efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Pemerintah juga memperkuat basis data, pemetaan potensi pendapatan berbasis karakteristik wilayah, serta mempercepat transformasi tata kelola PDRD melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi aparatur perpajakan bersertifikasi, pengawasan yang lebih ketat, dan digitalisasi sistem perpajakan daerah.
Sementara itu, dari sisi belanja, pemerintah mendorong peningkatan kualitas melalui penguatan skema Transfer ke Daerah (TKD) berbasis kinerja, refocusing anggaran agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat, serta memperkuat sinergi antara belanja pemerintah pusat, TKD, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Adapun untuk pembiayaan kreatif, pemerintah mengembangkan berbagai skema kolaboratif, termasuk sinergi pendanaan, pembiayaan konsesional sebagai instrumen afirmasi, pemanfaatan dana bagi hasil sebagai instrumen pembayaran pinjaman daerah, serta dorongan terhadap proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha skala kecil (small scale PPP) dan kerja sama antar daerah.
Di sisi lain, pemerintah juga terus memperkuat kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah melalui reformasi tata kelola fiskal. Langkah ini mencakup standardisasi proses bisnis TKD, penguatan kapasitas fiskal daerah, peningkatan koordinasi fiskal pusat-daerah, serta penyusunan KEM PPKF regional sebagai bagian dari penguatan perencanaan fiskal.
Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi terus diperkuat untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah. Pemerintah juga mendorong pengembangan manajemen risiko fiskal agar stabilitas dan keberlanjutan keuangan daerah tetap terjaga dalam jangka panjang.
Menutup pemaparannya, Menkeu menegaskan harapan agar seluruh langkah tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
“Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan kapasitas fiskal daerah semakin kuat sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah,” pungkas Menkeu.
Komentar Via Facebook :