SAUMLAKI, Tabloid Diksi – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) terus memperkuat upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di kawasan perbatasan melalui kegiatan Koordinasi Pembahasan Isu Strategis Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku, yang digelar pada Selasa (23/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah dalam memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta unsur TNI dan Polri guna mendukung pembangunan kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

• Baca juga: Pemerintah Siapkan Beasiswa Doktor bagi Dosen

Kepala Bidang Wilayah Perbatasan pada Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Kolonel Laut (P) Jimmy Romelus Pelupessy, M.Tr. Hanla, menegaskan bahwa Kemenko Polkam memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai kebijakan dan program lintas sektor agar pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

“Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Pulau Selaru tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar setiap program pembangunan dapat saling mendukung dan memberikan dampak optimal bagi penguatan pertahanan negara maupun kesejahteraan masyarakat,” ujar Jimmy.

• Baca juga: Purbaya Apresiasi Kejaksaan Berhasil Pulihkan Aset Senilai Rp1,02 Triliun Kasus Puluhan Tahun

Dalam forum tersebut, Kemenko Polkam memfasilitasi pembahasan sejumlah isu strategis yang masih menjadi tantangan sekaligus kebutuhan prioritas di kawasan perbatasan. Isu yang dibahas mencakup peningkatan aksesibilitas wilayah, penguatan infrastruktur pendukung operasi pertahanan, pembangunan fasilitas logistik dan pengawasan perbatasan, hingga sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui pertemuan itu, berbagai masukan dan kebutuhan dari para pemangku kepentingan berhasil dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait. Langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian yang dijalankan Kemenko Polkam dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan perbatasan.

• Baca juga: Prabowo Terima Utusan Erdogan, Bahas Palestina hingga Stabilitas Kawasan

Selain memperkuat kesiapsiagaan pertahanan negara, pembangunan sarana dan prasarana di Pulau Selaru diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan publik, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat setempat. Karena itu, Kemenko Polkam mendorong agar pembangunan sektor pertahanan dapat terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Dari hasil pembahasan, para peserta menyepakati sejumlah rekomendasi strategis yang akan ditindaklanjuti bersama. Rekomendasi tersebut meliputi percepatan penyusunan rencana terpadu pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di Pulau Selaru, penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kepentingan pertahanan, serta penyelarasan program pembangunan perbatasan dalam dokumen perencanaan nasional maupun daerah.

• Baca juga: Indonesia–Brasil Sepakat Perkuat Kerja Sama Strategis di Bidang Perdagangan, Energi, dan Pertahanan

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Kemenko Polkam dalam mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait penguatan kedaulatan negara, ketahanan nasional, serta percepatan pembangunan kawasan perbatasan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029. Melalui koordinasi yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Kemenko Polkam terus mendorong terwujudnya kawasan perbatasan yang aman, tangguh, dan maju sebagai garda terdepan NKRI.

Forum koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri, Markas Besar TNI, Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, unsur TNI dan Polri, serta perangkat daerah terkait.

• Baca juga: Kasus TKW dalam Peti Es, PKB: "Alarm Pelanggaran HAM Berat”