JAKARTA, Tabloid Diksi — Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) terus mempercepat peningkatan infrastruktur jalan di Papua Selatan, khususnya ruas yang menjadi penghubung antarpusat pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas sekaligus menunjang kelancaran pelayanan publik di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.

Salah satu ruas yang tengah ditangani adalah Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor. Jalur ini memiliki peran penting karena menghubungkan kawasan ibu kota Kabupaten Merauke dengan pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan.

Baca juga:

• Pemerintah Perluas Revitalisasi SMA 2026, Abdul Muti Tekankan Kualitas dan Keamanan Ruang Belajar

• Tokoh Enam Agama Sepakat Jaga Persatuan, Ini Tujuh Poin Pernyataan Sikap di Masjid Istiqlal

• Menhan Sjafrie Saksikan Latihan Amfibi TNI, Kapal Otonom Berani Mati Mampu Melaju 55 Knot

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlangsungan pemerintahan di daerah otonomi baru. Infrastruktur yang memadai dinilai akan membantu aparatur menjalankan tugas sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh layanan pemerintah.

“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Penanganan ruas Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor saat ini terbagi dalam dua paket pekerjaan rekonstruksi. Paket pertama, yakni Rekonstruksi Jalan Simpang Kuprik–Kampung SP9–SP3 Salor Segmen 4, memiliki target penanganan sepanjang 5 kilometer. Hingga saat ini, progres fisiknya telah mencapai 56,13 persen.

Adapun paket kedua mencakup pekerjaan pada ruas sepanjang 6,8 kilometer. Perkembangan fisik pekerjaan tersebut tercatat mencapai 50,42 persen.

Kemen PU menargetkan kedua paket rekonstruksi tersebut dapat menyelesaikan tahap Provisional Hand Over (PHO) pada 31 Desember 2026.

Selain menjadi jalur pendukung aktivitas masyarakat, ruas tersebut juga dinilai strategis bagi operasional pemerintahan. Akses jalan yang lebih baik akan mempermudah pergerakan aparatur dari pusat pemerintahan Kabupaten Merauke menuju Kantor Gubernur Papua Selatan, maupun sebaliknya.

Dody menegaskan, proses pembangunan terus dipantau agar pelaksanaan pekerjaan memenuhi standar mutu dan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan.

“Kementerian PU terus melakukan pengawasan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal,” tegasnya.

Pengembangan jaringan jalan di Papua Selatan diharapkan tidak berhenti pada peningkatan akses transportasi. Infrastruktur tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat keterhubungan antarwilayah, membuka akses masyarakat, serta mendukung aktivitas ekonomi lokal.

Dengan konektivitas yang semakin baik, pemerintah berharap manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas, termasuk dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan selatan Papua.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Kementerian PU melalui semangat PU 608 untuk menghadirkan infrastruktur yang tidak sekadar terbangun, tetapi mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. ***