https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara •   Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa •   Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST •   Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK
Home › Nasional › Kementrian LH Terbitkan SE Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar untuk Cegah Karhutla
Nasional
Pulau Sumatera

Kementrian LH Terbitkan SE Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar untuk Cegah Karhutla

Kamis, 13 Agustus 2026 | 15:34 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Kementrian LH Terbitkan SE Larangan Pembukaan Lahan dengan Membakar untuk Cegah Karhutla

Keterangan Foto: Kebakaran Hutan dan Lahan di Bathin Solapan, Bengkalis, Riau (Foto : MC Riau). TD/YS

PEKANBARU, Tabloid Diksi  – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 16 Tahun 2026 yang mengatur larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Surat edaran tersebut ditetapkan pada 10 Agustus 2026 dan ditujukan kepada para gubernur, bupati, serta wali kota di seluruh Indonesia.

Kebijakan ini menjadi langkah pencegahan pemerintah untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di tengah kondisi cuaca yang dinilai semakin berisiko. Berdasarkan pemantauan iklim, fenomena El-Nino Kuat disebut telah berlangsung sejak Juli 2026 dan berpotensi meningkatkan kekeringan di berbagai wilayah Indonesia.

    Baca juga:
  • Rotasi Besar di Polda Metro Jaya, Kapolres Jakarta Pusat hingga Bekasi Berganti

  • Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK

  • PLN Gandeng BMKG Lakukan Modifikasi Cuaca, Pulihkan Pasokan Listrik di Sulawesi

Menteri LH/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, meminta seluruh pemangku kepentingan mematuhi ketentuan tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik pembukaan lahan melalui pembakaran karena dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat.

Menurutnya, pembakaran lahan berpotensi menyebabkan kabut asap, merusak ekosistem, serta meningkatkan emisi gas rumah kaca. Karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan sejak dini dan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, serta pelaku usaha.

Melalui SE Nomor 16 Tahun 2026, pemerintah daerah diminta menetapkan kebijakan yang secara tegas melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kepala daerah juga diarahkan melakukan moratorium terhadap aturan yang masih memberikan ruang bagi praktik tersebut.

Selain kebijakan pencegahan, pemerintah daerah diminta menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap pelanggaran. Sanksi dapat diberikan mulai dari tindakan administratif dan denda hingga proses pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penguatan koordinasi lintas instansi juga menjadi bagian penting dari kebijakan tersebut. Pemerintah daerah diminta melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Kehutanan, TNI, dan Polri dalam kegiatan pencegahan, patroli terpadu, pengawasan serta sosialisasi kepada masyarakat di daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Untuk wilayah gambut, pengawasan juga diarahkan pada kondisi tinggi muka air tanah (TMAT). Pemerintah diminta memastikan sekat kanal tetap berfungsi serta melakukan pembasahan lahan ketika kondisi mulai menunjukkan potensi kebakaran.

Di sisi lain, pemegang izin berusaha juga dituntut meningkatkan kesiapsiagaan dan bertanggung jawab terhadap wilayah yang dikelolanya. Masyarakat turut didorong mengambil peran aktif dalam upaya pencegahan melalui satuan tugas (satgas) karhutla di daerah masing-masing.

Penerbitan SE tersebut mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, termasuk Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi terkait lainnya.

KLH/BPLH kembali mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar. Pemerintah menegaskan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagai bagian dari upaya melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Surat EdaranKementerian LHKarhutla
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Nasional

    Komitmen Pemerintah Tangani Karhutla di Berbagai Daerah

    Rabu, 12 Agu 2026 | 15:34 WIB
  • Peristiwa

    Dua Titik Karhutla Mengamuk di Bengkalis, 11 Hektare Terbakar, Tim Gabungan Dikerahkan

    Sabtu, 08 Agu 2026 | 21:01 WIB
  • Sorotan

    Green Policing Belum Menjawab Ancaman Karhutla? PMII Riau Minta Evaluasi Menyeluruh

    Selasa, 09 Jun 2026 | 22:14 WIB
  • TNI-Polri

    Meskipun Dibulan Suci Ramadhan, Kapolres Rohil Pimpin Langsung Pemadaman Di Rantau Bais

    Sabtu, 14 Mar 2026 | 16:49 WIB
  • TNI-Polri

    Ajak Masyarakat Untuk Tidak Membuka Lahan Dengan Cara Membakar, Babinsa Koramil 0321-06/TM Rutin Lakukan Patroli

    Senin, 07 Jul 2025 | 13:06 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #5

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Minggu, 22 Nov 2026 | 18:35 WIB
  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Minggu, 22 Nov 2026 | 21:05 WIB
  • Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Minggu, 22 Nov 2026 | 20:15 WIB
  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com