https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan •   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Home › Daerah › Polemik 133 Kanto STC, Pemko Pekanbaru Tegaskan Pengelolaan Berdasarkan Aturan
Daerah
Pekanbaru

Polemik 133 Kanto STC, Pemko Pekanbaru Tegaskan Pengelolaan Berdasarkan Aturan

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:22 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Polemik 133 Kanto STC, Pemko Pekanbaru Tegaskan Pengelolaan Berdasarkan Aturan

Keterangan Foto: Kawasan Sukaramai Trade Center (STC) di Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Pemko Pekanbaru memberikan penjelasan terkait status dan pengelolaan 133 bangunan Kanto yang kini tercatat sebagai aset pemerintah daerah. TD/YS.

PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memberikan penjelasan mengenai polemik pengelolaan 133 bangunan kantor dan toko (Kanto) di kawasan Sukaramai Trade Center (STC).

Pemko memastikan pengelolaan bangunan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku setelah aset tersebut diserahterimakan dari PT Makmur Papan Permata (MPP) kepada Pemerintah Kota Pekanbaru.

    Baca juga:
  • Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan

  • RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan

  • Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin menjelaskan, kerja sama antara Pemko Pekanbaru dan PT MPP memiliki jangka waktu pemanfaatan selama 25 tahun. Masa kerja sama tersebut berakhir pada 9 Februari 2026.

Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya kembali menjadi hak Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai pemegang Hak Pengelolaan (HPL).

"Pada 9 Februari 2026, sebanyak 133 unit bangunan Kantor dan Toko (Kanto) dengan luas tanah 10.065 meter persegi telah diserahkan oleh PT MPP kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan telah tercatat sebagai aset Pemda," kata Zulhelmi Arifin, Sabtu (15/8/2026).

Setelah menjadi aset pemerintah daerah, Pemko Pekanbaru merencanakan pemanfaatan kembali bangunan tersebut. Salah satu rencana yang disiapkan adalah menyewakan Kanto dengan memberikan prioritas kepada pedagang yang sebelumnya menempati bangunan tersebut.

Namun, persoalan kemudian berkembang terkait status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL milik Pemko Pekanbaru.

Untuk memastikan kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan aturan, Pemko bersama Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan konsultasi dengan sejumlah instansi.

Pemko melakukan konsultasi dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah pada 27 Juli 2026. Sementara Komisi I DPRD Pekanbaru melakukan konsultasi pada 7 Agustus 2026.

Pemko juga berkonsultasi dengan KPK, Kejaksaan Negeri, Polres, Pengadilan Negeri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Zulhelmi menjelaskan, pengelolaan aset tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai Bangun Guna Serah (BGS), HPL, HGB serta status aset setelah masa kerja sama berakhir.

Menurutnya, berdasarkan aturan yang berlaku, hasil BGS berupa bangunan, sarana dan fasilitas menjadi Barang Milik Daerah setelah diserahkan kepada pemerintah daerah atau ketika perjanjian berakhir.

"Kami menegaskan, berbagai konsultasi dan kajian yang dilakukan menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pengelolaan aset di kawasan STC berjalan tertib, sesuai aturan, serta memberikan kepastian dalam pemanfaatan aset daerah ke depan," pungkasnya.

Editor : Pimred

TOPIK TERKAIT

STC PekanbaruKanto STCPemko PekanbaruZulhelmi ArifinAgung NugrohoHGB STCSukaramai Trade CenterAset PemkoPekanbaruPedagang STC
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Daerah

    HUT ke-81 RI, Wawako Pekanbaru Gerak Jalan Bareng Warga Sakinah 2

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:24 WIB
  • Daerah

    Kabel FO Semrawut di Pekanbaru Segera Ditertibkan, Empat Ruas Jalan Jadi Sasaran

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:12 WIB
  • Daerah

    Kejar Pemerataan Kota, Pemko Pekanbaru Dorong Percepatan Jalan Lingkar dan Jembatan Siak V

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:09 WIB
  • Daerah

    SF Hariyanto Dorong PHR Perkuat CSR untuk Bantu Perbaikan Jalan Rusak di Riau

    Sabtu, 15 Agu 2026 | 19:48 WIB
  • Peristiwa

    Jumat Berkah, Grand Dragon dan New Paragon Salurkan Sembako ke Dua Panti Asuhan

    Jumat, 14 Agu 2026 | 18:23 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #7

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com