https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Bupati Herman Buka MTQ ke-56 Inhil, Diikuti 623 Peserta dari 20 Kecamatan •   Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia •   Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun •   RAPP Pamer Kontribusi Rp350 Triliun, Pernyataan Resmi Tanpa Kop dan Tanda Tangan
Home › Ekonomi › PAD Riau Dinilai Masih Rendah, DPRD Dorong Pemprov Perkuat Hilirisasi Sawit
Ekonomi
Pekanbaru

PAD Riau Dinilai Masih Rendah, DPRD Dorong Pemprov Perkuat Hilirisasi Sawit

Minggu, 16 Agustus 2026 | 15:29 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
PAD Riau Dinilai Masih Rendah, DPRD Dorong Pemprov Perkuat Hilirisasi Sawit

Keterangan Foto: Aktivitas perkebunan kelapa sawit di Riau. DPRD Riau mendorong Pemprov mengembangkan hilirisasi sawit, termasuk industri pengolahan seperti pabrik minyak goreng, untuk meningkatkan nilai tambah dan PAD daerah. TD/YS.

PEKANBARU, Tabloid Diksi – DPRD Provinsi Riau mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat hilirisasi kelapa sawit sebagai salah satu strategi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri, di tengah sorotan terhadap pertumbuhan ekonomi Riau dan capaian PAD daerah.

    Baca juga:
  • Pengadaan Barang dan Jasa K/L Dikonsolidasikan, Pemerintah Targetkan Hemat Rp400 Triliun

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

Pertumbuhan ekonomi Riau berada di kisaran 4,75 persen pada pertengahan 2026. Namun, realisasi PAD disebut baru berada di sekitar 52 persen dari target. Edi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.

Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya dapat dikaitkan dengan kinerja pemerintah. Aktivitas masyarakat, dunia usaha dan mekanisme pasar juga memiliki peran besar dalam menggerakkan perekonomian.

"Pertumbuhan ekonomi itu karena ada mekanisme pasar. Ada perputaran uang. Kalau kegiatan proyek pemerintah tidak ada, bagaimana pemerintah bisa mengklaim pertumbuhan itu karena kinerja pemerintah?" ujar Edi pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Ia mencontohkan sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat Riau. Harga TBS yang relatif stabil di atas Rp3.000 per kilogram dinilai turut menjaga daya beli masyarakat.

Karena itu, Edi meminta pemerintah memberikan dukungan lebih nyata terhadap sektor pertanian dan perkebunan, termasuk dengan mengembangkan industri hilir.

Salah satu bentuk hilirisasi yang disarankan adalah membangun industri pengolahan kelapa sawit, seperti pabrik minyak goreng.

Edi menilai Riau memiliki keuntungan karena bahan baku sawit tersedia dalam jumlah besar di daerah sendiri. Dengan mengolah komoditas tersebut menjadi produk bernilai tambah, manfaat ekonominya diharapkan tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.

"Bahan bakunya kita punya sendiri. Tidak perlu impor. Masyarakat mendapatkan nilai tambah, pemerintah juga bisa ikut menstabilkan harga dan memperoleh keuntungan dari hilirisasi," katanya.

Menurut Edi, hilirisasi juga dapat menjadi salah satu jalan untuk memperkuat struktur ekonomi Riau sehingga daerah tidak hanya bergantung pada penjualan komoditas dalam bentuk bahan mentah.

Selain hilirisasi, DPRD Riau meminta Pemprov lebih serius menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa sektor yang disoroti antara lain pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak kendaraan perusahaan.

Edi mengatakan data yang akurat dibutuhkan agar potensi pajak dapat dihitung dan ditagih secara maksimal.

Untuk penyusunan APBD 2027, ia juga meminta pemerintah menetapkan target pendapatan berdasarkan kajian yang jelas dengan mempertimbangkan potensi investasi, sumber daya alam, pajak, PAD dan kemampuan belanja daerah.

DPRD berharap anggaran daerah ke depan lebih diarahkan pada program produktif yang mampu menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Riau.

Editor : Pimred

TOPIK TERKAIT

RiauPekanbaruPAD RiauPendapatan Asli DaerahDPRD RiauPemprov RiauPemerintah Provinsi RiauHilirisasi SawitKelapa SawitEkonomi RiauPerkebunan S
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Daerah

    Polemik 133 Kanto STC, Pemko Pekanbaru Tegaskan Pengelolaan Berdasarkan Aturan

    Minggu, 16 Agu 2026 | 15:22 WIB
  • Daerah

    HUT ke-81 RI, Wawako Pekanbaru Gerak Jalan Bareng Warga Sakinah 2

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:24 WIB
  • Daerah

    Kabel FO Semrawut di Pekanbaru Segera Ditertibkan, Empat Ruas Jalan Jadi Sasaran

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:12 WIB
  • Daerah

    Kejar Pemerataan Kota, Pemko Pekanbaru Dorong Percepatan Jalan Lingkar dan Jembatan Siak V

    Minggu, 16 Agu 2026 | 12:09 WIB
  • Peristiwa

    Kuala Selat Dikepung Abrasi, 1.000 Hektare Mangrove Jadi Target Pemulihan

    Minggu, 16 Agu 2026 | 11:56 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #6

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #7

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com