Home › Politik › DPR RI Setujui Pembahasan RAPBN 2027, MBG dan Deviden BUMN Jadi Sorotan
DPR RI Setujui Pembahasan RAPBN 2027, MBG dan Deviden BUMN Jadi Sorotan
Keterangan Foto: Suasana Rapat Paripurna DPR RI. (Foto : Humas DPR RI). TD/YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Delapan fraksi DPR RI menyatakan menyetujui pembahasan lebih lanjut Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Delapan fraksi yang menyatakan persetujuan tersebut yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat. Meski sepakat pembahasan dilanjutkan, seluruh fraksi menyampaikan sejumlah catatan terkait kebijakan fiskal, target pertumbuhan ekonomi, efektivitas belanja negara, serta kesejahteraan masyarakat.
- Baca juga:
Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengusulkan pendapatan negara sebesar Rp3.426 triliun dan belanja negara Rp4.097,2 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp671,2 triliun atau sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027.
Fraksi PDI Perjuangan menilai target pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan peningkatan produktivitas. Fraksi ini juga menyoroti alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp242 triliun.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono Kanang menegaskan pelaksanaan MBG harus memperhatikan ketepatan sasaran dan anggaran. Menurutnya, pengelolaan program tersebut juga perlu memperkuat tata kelola serta memastikan kelompok penerima manfaat memperoleh layanan secara inklusif.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi 6 persen merupakan sasaran yang optimistis sekaligus masih realistis untuk dibahas. Namun, NasDem meminta pemerintah memperkuat sejumlah prasyarat fundamental, antara lain pembenahan sektor logistik dan birokrasi untuk meningkatkan efisiensi ekonomi.
NasDem juga menyoroti potensi penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta pengelolaan dividen BUMN, termasuk dampak pengalihan dividen kepada BPI Danantara. Kebijakan dividen dinilai perlu disusun secara jelas, transparan, dan akuntabel.
Fraksi Partai Gerindra turut memberikan perhatian terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah. Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat melalui penguatan jaring pengaman sosial dan perlindungan daya beli.
Sementara itu, Fraksi PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat juga menyatakan persetujuan terhadap pembahasan RUU APBN 2027 pada tahap berikutnya. Keempat fraksi tetap memberikan catatan mengenai efektivitas belanja negara, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan fiskal.
Dengan disetujuinya pembahasan lanjutan oleh seluruh fraksi, proses pembahasan RUU APBN 2027 akan dilanjutkan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Pemerintah dijadwalkan menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis, 27 Agustus 2026. ***
Komentar Via Facebook :