https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026 •   Penyaluran Bantuan Pangan Triwulan III di Inhu Tuntas 100 Persen, TPID Perkuat Pengendalian Inflasi •   DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu •   Tiga UIN Masuk Pemeringkatan THE Interdisciplinary Science Rankings 2027, Kemenag Dorong Penguatan Riset
Home › Politik › Netty Minta Pekerja Ojol dan Kurir Dapat Jaminan Sosial Memadai
Politik
Pulau Jawa & Madura

Netty Minta Pekerja Ojol dan Kurir Dapat Jaminan Sosial Memadai

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:49 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Netty Minta Pekerja Ojol dan Kurir Dapat Jaminan Sosial Memadai

Keterangan Foto: Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. Ket : Ist. TD/YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mendorong agar revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan mampu menjawab perubahan dunia kerja, termasuk semakin berkembangnya pekerja informal dan pekerja berbasis platform digital atau gig workers.

Menurut Netty, perubahan pola kerja tersebut perlu diikuti dengan regulasi yang adaptif agar seluruh pekerja memperoleh kepastian hukum dan perlindungan yang memadai dari negara.

    Baca juga:
  • Baleg DPR Targetkan RUU Masyarakat Adat Rampung Akhir 2026

  • DPR RI Serap Masukan Akademisi Bali Penyempurnaan UU Pemilu

  • BK DPR Gandeng Akademisi Perkuat Kualitas Legislasi dan Pengawasan

"Dunia kerja sudah berubah. Regulasi juga harus mampu mengikuti perubahan tersebut agar tidak ada kelompok pekerja yang berada di wilayah abu-abu dan kehilangan pelindungan," ujar Netty dalam keterangan tertulis, Rabu (19/8/2026).

Politisi Fraksi PKS itu menilai pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring dan kurir, menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan pekerjaannya, terutama kecelakaan kerja. Karena itu, fleksibilitas dalam sistem kemitraan tidak semestinya membuat seluruh risiko pekerjaan ditanggung pekerja.

"Pengemudi ojol dan kurir menghadapi risiko kecelakaan kerja setiap hari di lapangan. Karena itu, mereka juga sangat membutuhkan pelindungan jaminan sosial yang memadai," tegasnya.

Netty juga mendorong perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan sektor informal. Namun, ia meminta skema kepesertaan serta pembiayaannya dirancang secara realistis dengan mempertimbangkan karakteristik pekerjaan dan pendapatan pekerja yang cenderung fluktuatif.

Di sisi lain, Netty menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlanjutan dunia usaha. Menurutnya, pembahasan RUU Ketenagakerjaan harus dilakukan secara inklusif dengan melibatkan serikat pekerja, pengusaha, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Pekerja harus terlindungi, tetapi dunia usaha juga harus tetap tumbuh dan mampu menciptakan lapangan kerja. Pembahasannya harus mendengarkan suara pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan," jelasnya.

Netty berharap revisi RUU Ketenagakerjaan dapat menjadi payung hukum yang mampu mengikuti perkembangan era digital sekaligus memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh tenaga kerja.

"Jangan ada pekerja yang tertinggal. Negara harus hadir memastikan pekerja terlindungi dan dunia usaha tetap berkembang," pungkas Netty. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi IX DPR RIJaminan SosialOjolKurir
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    DPR RI Terus Kawal Perpres Ojol

    Selasa, 18 Agu 2026 | 20:42 WIB
  • Politik

    Komisi IX DPR RI Dorong Kesejahteraan Nakes dan Dokter Terbang

    Sabtu, 15 Agu 2026 | 16:04 WIB
  • Hukum

    Polsek Lima Puluh Tangkap Kurir Dan Bandar Narkoba Di Parkiran Paragon Pub dan KTV

    Minggu, 06 Des 2020 | 14:06 WIB
  • Hukum

    Upah Kecil, Oknum Perwira Polisi Nekad Jadi Kurir Sabu di Pekanbaru

    Kamis, 05 Nov 2020 | 02:02 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #5

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Menyusuri 750 Meter Hutan Bakau, Polisi Gagalkan Keberangkatan 30 WNA Bangladesh ke Malaysia

    Jumat, 20 Nov 2026 | 19:14 WIB
  • Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Izin Konsesi di Riau Dicabut, PT RAPP Soroti Nasib 300 Ribu Pekerja dan Kontribusi Rp350 Triliun

    Jumat, 20 Nov 2026 | 18:53 WIB
  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • 90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    90,4 Persen Pos Tarif Produk Indonesia Bakal Nol Persen Lewat IEU-CEPA

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 07:16 WIB
  • Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Menperin Dorong Industri Parfum Gunakan Bahan Baku Lokal, Kekayaan Hayati RI Dinilai Punya Potensi Besar

    Jumat, 20 Nov 2026 | 21:16 WIB
  • Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Kadin Minta Dana Cadangan Pesangon Dikelola BPJS Ketenagakerjaan, Hindari Beban Ganda Pengusaha

    Jumat, 20 Nov 2026 | 20:21 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com