https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Kadiskes Dumai Lantik Kepala UPT Puskesmas, Dorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan •   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan
Home › Politik › Khozin Dukung Larangan Pemda Rekrut ASN Baru
Politik
Pulau Jawa & Madura

Khozin Dukung Larangan Pemda Rekrut ASN Baru

Kamis, 20 Agustus 2026 | 15:44 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Khozin Dukung Larangan Pemda Rekrut ASN Baru

Keterangan Foto: Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin. Dok : PKB. TD/YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mendukung kebijakan pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah (Pemda) melakukan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) baru. Namun, kebijakan tersebut dinilai harus dibarengi dengan pemetaan kebutuhan dan distribusi ASN, terutama pada sektor pelayanan publik yang bersifat esensial.

“Kami mendukung kebijakan Pemerintah pusat melarang Pemda merekrut pegawai baru untuk tertibnya tata kelola ASN di lingkungan Pemerintah,” ujar Muhammad Khozin dalam keterangan kepada Parlementaria di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Politisi Fraksi PKB itu menilai larangan rekrutmen ASN baru merupakan langkah konkret untuk mempercepat penataan dan memperbaiki tata kelola kepegawaian di daerah. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tidak menimbulkan kekurangan tenaga pada sektor yang langsung melayani masyarakat.

 

“Kebijakan larangan rekrutmen ASN baru mesti diikuti pemetaan personalia ASN, khususnya di sektor esensial seperti kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai di sektor esensial justru kekurangan personalia,” tegas Khozin.

Menurutnya, pemetaan perlu mencakup jumlah ASN yang saat ini tersedia serta posisi atau formasi yang masih kosong. Data tersebut nantinya dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) pada 2027.

“Pemetaan itu juga berfungsi untuk rekrutmen CASN pada tahun 2027 mendatang. Jadi basis rekrutmen CASN berdasarkan kebutuhan riil di lapangan dan kemampuan fiskal yang tersedia,” jelasnya.

Khozin juga meminta pemerintah pusat menerbitkan pedoman yang jelas dan terukur bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan larangan rekrutmen ASN baru tidak menimbulkan tafsir berbeda di masing-masing daerah.

“Pemerintah pusat mesti membuat pedoman yang konkret dan rigid agar menjadi pegangan bagi daerah untuk tidak merekrut pegawai baru,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tersebut.

Sebelumnya, kesepakatan DPR dan pemerintah terkait penataan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah, termasuk perpindahan sebagian status PPPK ke pemerintah pusat serta peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu, diikuti dengan kebijakan penghentian rekrutmen pegawai baru oleh pemerintah daerah.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk meringankan beban fiskal daerah sekaligus menata status tenaga non-ASN dan PPPK paruh waktu. Larangan rekrutmen ASN baru juga dimaksudkan untuk mencegah pembengkakan belanja pegawai dalam APBD dan memastikan penataan pegawai berjalan sesuai kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

Komisi II DPR RIMuhammad KhozinASN BaruPemda
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Komisi II DPR RI Apresiasi Pemerintah Pusat Bantu Pembayaran Gaji PPPK

    Kamis, 13 Agu 2026 | 14:38 WIB
  • Politik

    Komisi II DPR RI Soroti Pengkavlingan Kawasan Laut di Batam

    Senin, 10 Agu 2026 | 13:11 WIB
  • Peristiwa

    Jembatan Danau Topang Memprihatinkan, Warga Pinta Tanggap Darurat !

    Sabtu, 13 Sep 2025 | 00:09 WIB
  • Daerah

    Gelar Acara Syukuran, Bupati Dan Wakil Bupati Rohil Buka Puasa Bersama (Forkopimda) dan Tokoh Masyarakat

    Kamis, 06 Mar 2025 | 13:00 WIB
  • Ekonomi

    ASMARA Manjakan Pasien dan Efisienkan Layanan RSUD Bangkinang Bersama Maxim

    Minggu, 22 Sep 2024 | 23:06 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com