PEKANBARU,Tabloid Diksi — Dugaan keracunan yang dialami puluhan siswa di Kabupaten Kampar, Riau, setelah mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu desakan keras agar pengelola segera melakukan evaluasi total. Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Marhaenis (DPD GPM) Riau meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dapur MBG yang berkaitan dengan kejadian tersebut hingga seluruh pemeriksaan dinyatakan tuntas.

Sekretaris DPD GPM Riau, Yohana Lase, menegaskan keselamatan siswa harus menjadi prioritas utama. Menurutnya, jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah jumlah korban bertambah.

Baca juga:

• SF Hariyanto Sambut Empat Atlet Riau Pembawa 9 Medali dari Jepang

• APBD Perubahan Riau 2026 Bisa Digunakan, Tunda Bayar Jadi Prioritas

• 745 Kasus DBD Tercatat di Pekanbaru, DPRD Ingatkan Warga Waspada

“Kalau sudah ada puluhan siswa yang diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG, jangan tunggu korban bertambah. Dapur yang berkaitan dengan kejadian ini harus dihentikan dulu, diperiksa, dan dipastikan aman sebelum kembali beroperasi,” tegas Yohana, Kamis (20/8/2026).

GPM Riau menilai pemeriksaan tidak boleh berhenti pada pengambilan sampel makanan. Seluruh rantai penyediaan makanan harus ditelusuri, mulai dari kualitas bahan baku, penyimpanan, kebersihan dapur dan peralatan, proses memasak, kondisi pekerja, pengemasan hingga distribusi makanan kepada siswa.

“Jangan hanya mengambil sampel makanan. Periksa seluruh prosesnya. Harus jelas apa yang terjadi, di mana letak masalahnya, dan siapa yang bertanggung jawab jika memang ditemukan kelalaian,” ujarnya.

Tak hanya meminta evaluasi, GPM Riau juga mendesak aparat penegak hukum turun tangan apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum. Menurut Yohana, persoalan tersebut tidak boleh berakhir sebatas evaluasi administratif jika nantinya ditemukan pihak yang harus bertanggung jawab.

“Kalau memang ditemukan pelanggaran hukum atau kelalaian, jangan berhenti pada evaluasi administratif. Harus ada proses hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab,” katanya.

Di tengah proses pemeriksaan, GPM Riau meminta seluruh siswa yang terdampak mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara menyeluruh. Penanganan korban dinilai harus berjalan beriringan dengan penyelidikan penyebab kejadian.

“Yang paling utama sekarang adalah kondisi anak-anak. Mereka harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan sampai benar-benar pulih. Jangan sampai keluarga korban justru dibebani biaya akibat kejadian ini,” tegas Yohana.

Ia juga meminta BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur-dapur MBG lainnya di Riau. Pengawasan, kata dia, tidak boleh bersifat reaktif setelah muncul korban.

“BGN harus memastikan dapur MBG benar-benar memenuhi standar keamanan pangan. Jangan sampai makanan yang diberikan kepada anak-anak justru menimbulkan persoalan baru. Pengawasan harus dilakukan sebelum ada kejadian, bukan setelah ada korban,” ujarnya.

GPM Riau menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan keracunan tersebut dan mendorong hasil pemeriksaan disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Dapur yang berkaitan dengan kejadian harus dihentikan sementara, korban harus mendapatkan penanganan, penyebabnya harus diungkap, dan kalau ditemukan pelanggaran, proses hukum harus dilakukan. Keselamatan anak-anak tidak boleh menjadi hal yang bisa ditawar,” tutup Yohana Lase.