https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan •   Soroti Perkembangan Kejahatan Anak, Nasir Djamil Dorong Revisi UU SPPA •   Bupati Afni Prioritaskan Normalisasi Sungai Mandau dan Pembangunan Jalan •   DPR Siapkan Dua Badan Khusus untuk Awasi Pengelolaan Aset Hasil Kejahatan
Home › Politik › Karhutla Kalimantan Seperti Setengah "Neraka", DPR Dorong Status Bencana Nasional
Politik
Pulau Jawa & Madura

Karhutla Kalimantan Seperti Setengah "Neraka", DPR Dorong Status Bencana Nasional

Jumat, 21 Agustus 2026 | 17:01 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
Karhutla Kalimantan Seperti Setengah "Neraka", DPR Dorong Status Bencana Nasional

Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. TD/YS

JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin meluasnya karhutla yang berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, transportasi, hingga perekonomian.

“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).

    Baca juga:
  • Hinca Pandjaitan Optimistis RUU Perampasan Aset Rampung Sebelum 15 Desember 2026

  • DPR Dorong Kadin Independen agar Berani Mengkritisi Kebijakan Pemerintah

  • DPR dan Pemerintah Mulai Bahas RUU Kehutanan, Konflik Lahan hingga Hutan Adat Jadi Sorotan

Menurut Daniel, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan telah menyebabkan kualitas udara memburuk dan kabut asap pekat yang menurunkan jarak pandang secara drastis. Kondisi tersebut bahkan mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi darat maupun udara.

Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Daniel, sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.

Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan. Menurutnya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi lokasi prioritas untuk diverifikasi dan ditangani di lapangan.

“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.

Dampak karhutla juga mulai dirasakan langsung masyarakat. Kabut asap menyebabkan aktivitas sekolah terganggu, termasuk di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa meliburkan kegiatan belajar akibat buruknya kualitas udara.

Selain mengganggu aktivitas masyarakat, karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta menimbulkan polusi asap lintas batas negara.

Daniel juga menyoroti dampak karhutla yang mulai dirasakan negara tetangga. Malaysia bahkan disebut menutup sementara ratusan sekolah akibat kabut asap dan menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla. Sementara Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi kabut asap dari wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Untuk mempercepat penanganan, Daniel meminta pemerintah mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif. Operasi water bombing perlu diperkuat dan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, serta Polri harus difokuskan pada titik-titik api, terutama di kawasan lahan gambut yang berisiko meluas hingga sekitar bandara.

Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi BNPB, BMKG, dan BRIN.

“Masih ada potensi awan, sehingga operasi modifikasi cuaca perlu segera dieksekusi sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” ujarnya.

Daniel menilai pemerintah seharusnya memiliki mitigasi yang lebih kuat karena karhutla merupakan bencana yang berulang setiap tahun. Ia mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah yang dinilai baru dilakukan secara serius ketika kebakaran sudah meluas.

Di tengah kondisi tersebut, Daniel mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam membantu pemadaman. Ia mencontohkan aksi remaja 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangka Raya yang membantu ayahnya memadamkan karhutla sepulang sekolah. Ada pula kelompok masyarakat, termasuk kaum ibu, yang turun langsung membantu pemadaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.

Meski demikian, Daniel mengingatkan masyarakat yang membantu pemadaman agar tetap mengutamakan keselamatan dan menggunakan perlengkapan perlindungan yang memadai.

“Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Standar keamanan juga harus diperhatikan bagi para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.

Di sisi lain, Daniel meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Ia juga meminta agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku pembakaran. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Selain itu, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan negara.

“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.

Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut sangat diperlukan agar proses pencegahan dan pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya.

“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

KarhutlaKalimantanKomisi IVDPR RI
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Dukung Penertiban SPPG, Netty Minta Distribusi MBG Tak Terhenti

    Kamis, 20 Agu 2026 | 18:10 WIB
  • Politik

    Komisi XII DPR Dorong Penyelesaian Polemik PI 10 Persen dan DBH Jambi

    Kamis, 20 Agu 2026 | 18:00 WIB
  • Politik

    Banggar Pastikan APBN Siap Biayai PPPK Jadi PNS

    Kamis, 20 Agu 2026 | 17:46 WIB
  • Politik

    Khozin Dukung Larangan Pemda Rekrut ASN Baru

    Kamis, 20 Agu 2026 | 15:44 WIB
  • Politik

    Komisi IX DPR RI Bahas RUU Ketenagakerjaan Harus Lindungi Pekerja Gig dan Informal

    Kamis, 20 Agu 2026 | 15:37 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #3

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #4

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #5

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB
  • #6

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #7

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #8

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #9

    Prabowo Terima Pengunduran Diri Gibran, Sampaikan Penghargaan atas Pengabdiannya

    Kamis, 12 Nov 2026 - 17:00 WIB

HUKRIM

  • Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Negara Bertindak! Izin RAPP 338.536 Hektar Dicabut, Seluruh Aktivitas Dihentikan

    Jumat, 20 Nov 2026 | 16:24 WIB
  • Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Sawit Ilegal hingga Rusaknya Penyangga Tesso Nilo, Izin 338.536 Ha RAPP Dicabut

    Jumat, 20 Nov 2026 | 12:55 WIB
  • Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Tergiur Upah Rp90 Juta, Kurir 9 Kg Sabu dari Rupat Diciduk Polda Riau di Kampar

    Kamis, 19 Nov 2026 | 15:55 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Luncurkan Dua Roadmap PVML 2026–2031, OJK Perkuat Pembiayaan UMKM dan Ekonomi Syariah

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:28 WIB
  • OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    OJK Sepakati Empat Prioritas Strategis Pengawasan Asuransi ASEAN 2027

    Kamis, 19 Nov 2026 | 23:10 WIB
  • OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    OJK Gandeng UNODC, Negara Asia Tenggara Bahas Pencucian Uang dan Penipuan Kripto

    Kamis, 19 Nov 2026 | 22:24 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com