Home › Politik › Karhutla Kalimantan Seperti Setengah "Neraka", DPR Dorong Status Bencana Nasional
Karhutla Kalimantan Seperti Setengah "Neraka", DPR Dorong Status Bencana Nasional
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. TD/YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional. Desakan tersebut disampaikan menyusul semakin meluasnya karhutla yang berdampak terhadap kesehatan, aktivitas masyarakat, transportasi, hingga perekonomian.
“Kalimantan sudah seperti setengah ‘neraka’ sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan,” kata Daniel Johan dalam keterangan pers, Jumat (21/8/2026).
- Baca juga:
Menurut Daniel, karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan telah menyebabkan kualitas udara memburuk dan kabut asap pekat yang menurunkan jarak pandang secara drastis. Kondisi tersebut bahkan mengganggu aktivitas masyarakat dan transportasi darat maupun udara.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikan Daniel, sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan paling banyak berada di Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Selanjutnya Kalimantan Barat sebanyak 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara sebanyak tiga titik.
Daniel meminta pemerintah tidak sekadar menjadikan data hotspot sebagai bahan pemantauan. Menurutnya, titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi lokasi prioritas untuk diverifikasi dan ditangani di lapangan.
“Ketika titik panas sudah terkonsentrasi dalam jumlah besar di Kalimantan, setiap hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi harus segera diterjemahkan menjadi daftar lokasi prioritas yang wajib diverifikasi dan ditangani di lapangan dalam hitungan jam,” tegasnya.
Dampak karhutla juga mulai dirasakan langsung masyarakat. Kabut asap menyebabkan aktivitas sekolah terganggu, termasuk di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa meliburkan kegiatan belajar akibat buruknya kualitas udara.
Selain mengganggu aktivitas masyarakat, karhutla juga berpotensi meningkatkan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), merusak ekosistem dan habitat satwa, serta menimbulkan polusi asap lintas batas negara.
Daniel juga menyoroti dampak karhutla yang mulai dirasakan negara tetangga. Malaysia bahkan disebut menutup sementara ratusan sekolah akibat kabut asap dan menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla. Sementara Singapura telah mengingatkan warganya mengenai potensi kabut asap dari wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Untuk mempercepat penanganan, Daniel meminta pemerintah mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif. Operasi water bombing perlu diperkuat dan tim gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, serta Polri harus difokuskan pada titik-titik api, terutama di kawasan lahan gambut yang berisiko meluas hingga sekitar bandara.
Ia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi BNPB, BMKG, dan BRIN.
“Masih ada potensi awan, sehingga operasi modifikasi cuaca perlu segera dieksekusi sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya,” ujarnya.
Daniel menilai pemerintah seharusnya memiliki mitigasi yang lebih kuat karena karhutla merupakan bencana yang berulang setiap tahun. Ia mempertanyakan langkah antisipasi pemerintah yang dinilai baru dilakukan secara serius ketika kebakaran sudah meluas.
Di tengah kondisi tersebut, Daniel mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam membantu pemadaman. Ia mencontohkan aksi remaja 15 tahun bernama Rudiansyah di Palangka Raya yang membantu ayahnya memadamkan karhutla sepulang sekolah. Ada pula kelompok masyarakat, termasuk kaum ibu, yang turun langsung membantu pemadaman di sejumlah wilayah Kalimantan Barat.
Meski demikian, Daniel mengingatkan masyarakat yang membantu pemadaman agar tetap mengutamakan keselamatan dan menggunakan perlengkapan perlindungan yang memadai.
“Jika memang sudah berpotensi membahayakan, serahkan proses pemadaman kepada petugas. Standar keamanan juga harus diperhatikan bagi para petugas lapangan yang terus berjibaku memadamkan Karhutla,” pesannya.
Di sisi lain, Daniel meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
Ia juga meminta agar masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelaku pembakaran. Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.
Selain itu, Daniel mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran operasional penanggulangan karhutla yang telah dialokasikan negara.
“Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tegasnya.
Menurut Daniel, pencairan anggaran tersebut sangat diperlukan agar proses pencegahan dan pemadaman di lapangan tidak terkendala keterbatasan sumber daya.
“Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :