Home › Politik › Karhutla Kalimantan Meluas, Hetifah : Keselamatan Masyarakat Harus Prioritas
Karhutla Kalimantan Meluas, Hetifah : Keselamatan Masyarakat Harus Prioritas
Keterangan Foto: Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian/Ist. TD/YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan. Menurutnya, karhutla kini tidak lagi sekadar persoalan kebakaran hutan dan lahan, tetapi telah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kesehatan, mobilitas, dan aktivitas masyarakat.
“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026).
- Baca juga:
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, terjadi peningkatan signifikan titik panas (hotspot) di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Pada 19 Agustus 2026 tercatat 518 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di tiga provinsi tersebut. Angka itu meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan hari sebelumnya. Sementara secara kumulatif pada 17-19 Agustus, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kondisi serupa juga terjadi di Kalimantan Timur. Data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus 2026 mencatat 413 titik karhutla dengan luas lahan dan hutan terbakar mencapai 936,95 hektare. Di Kabupaten Kutai Barat, misalnya, terdapat 72 lokasi karhutla dengan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.
“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.
Hetifah mengapresiasi langkah pemerintah yang telah mengerahkan personel gabungan, memperkuat pemadaman melalui jalur darat, menggunakan teknologi water bombing, serta melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, ia menekankan bahwa upaya pemadaman harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak asap.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, ketersediaan masker yang sesuai, informasi kualitas udara yang mudah diakses, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap dampak asap.
“Pemadaman api harus terus dilakukan, tetapi masyarakat yang terdampak asap juga harus dilindungi,” katanya.
Hetifah juga meminta BNPB bersama BPBD memperkuat sistem komando dan koordinasi di daerah yang mengalami peningkatan karhutla. Setiap hotspot yang terdeteksi, lanjutnya, harus segera diverifikasi di lapangan dan ditindaklanjuti agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.
Selain penanganan di lapangan, Hetifah menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi karhutla berulang. Kondisi kering masih berpeluang berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, sementara berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi minim pertumbuhan awan masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan musim hujan baru berpotensi datang sekitar pertengahan Oktober.
“Artinya, kita masih memiliki periode risiko yang panjang. Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkas Hetifah. ***
Komentar Via Facebook :