PEKANBARU,Tabloid Diksi – Ribuan titik panas dan belasan ribu hektare lahan terbakar menjadi alarm keras bagi Riau. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hang Tuah Pekanbaru (BEM UHTP) menilai eskalasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sepanjang 2026 telah berkembang menjadi persoalan multidimensi, terutama setelah dampak kabut asap mulai dirasakan langsung masyarakat.

Dalam pernyataannya pada Rabu (26/8/2026), BEM UHTP menyoroti data Pemerintah Provinsi Riau yang mencatat 10.514 hotspot dan luas lahan terbakar mencapai 16.277,50 hektare sejak Januari hingga Agustus 2026. Kondisi tersebut diperparah dengan dampak kesehatan yang semakin nyata.

Baca juga:

• Karhutla Riau, SF Hariyanto Ikuti Arahan Presiden Satu Hotspot Pun Tak Boleh Dibiarkan

• Pekanbaru Naikkan Status Karhutla Jadi Tanggap Darurat hingga 7 September

• Kualitas Udara Memburuk, 177 Warga Pekanbaru Terserang ISPA

Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang dikutip BEM UHTP mencatat 860 penderita ISPA yang berkorelasi dengan paparan kabut asap. Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah penderita tertinggi, mencapai 325 orang.

Kualitas udara juga sempat menunjukkan kondisi mengkhawatirkan. Konsentrasi PM2.5 tercatat mencapai 318 mikrogram per meter kubik. Bagi BEM UHTP, kondisi tersebut menjadi tanda bahwa masyarakat tidak cukup hanya diberikan imbauan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.

Presiden Mahasiswa BEM UHTP Syahradi Ramatul menegaskan pemerintah harus melihat Karhutla sebagai ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan publik. “Ketika polutan udara telah menginvasi ruang domestik warga dan memicu lonjakan morbiditas ISPA, maka ini adalah krisis kesehatan publik yang nyata,” ujarnya.

BEM UHTP juga mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Polda Riau, yang telah menetapkan 35 tersangka dari 33 perkara Karhutla. Namun, mahasiswa menilai langkah tersebut harus diikuti kebijakan pencegahan dan perlindungan kesehatan yang lebih kuat agar penanganan tidak berhenti setelah api padam.

Wakil Presiden Mahasiswa BEM UHTP Ahmad Dani meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil dan warga dengan komorbiditas pernapasan. Ia juga mendesak Puskesmas memperkuat kesiapan logistik dan pemerintah memastikan informasi kualitas udara dapat diakses masyarakat secara cepat, akurat dan transparan.

BEM UHTP menegaskan krisis Karhutla harus ditangani dari hulu hingga hilir. Ketegasan terhadap pelaku pembakaran harus berjalan bersama dengan perlindungan kesehatan masyarakat, sebab bagi warga Riau, ancaman Karhutla bukan hanya api yang membakar lahan, tetapi juga asap yang masuk ke rumah dan mengancam kesehatan setiap hari.