Home › Ekonomi › BGN Digitalisasi Laporan Keuangan SPPG, Kepala Dapur dan Akuntan Bakal Dilatih
BGN Digitalisasi Laporan Keuangan SPPG, Kepala Dapur dan Akuntan Bakal Dilatih
Keterangan Foto: Kepala BGN Sudaryono. TD/YS/Internet
JAKARTA, Tabloid Diksi – Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan pelatihan bagi kepala Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dan tenaga akuntan yang bertugas di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pelatihan tersebut ditujukan agar pengelolaan serta penyusunan laporan keuangan SPPG dapat dilakukan secara lebih tertib dan menggunakan sistem digital.
- Baca juga:
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pihaknya tengah mendorong agar sistem pelaporan keuangan SPPG dapat terhubung dengan sistem digital milik Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni EKSIS. Sistem tersebut nantinya diharapkan dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN).
"Sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur, itu supaya comply terhadap tadi itu, digitalisasi antara sistem EKSIS dengan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN), sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit, manual, dan lain sebagainya, itu kemudian by system," ujar Sudaryono di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut dia, integrasi kedua sistem tersebut telah dibicarakan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Dengan sistem yang terhubung, BGN berharap proses pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan distribusi MBG dapat dilakukan lebih mudah. Kemenkeu juga nantinya dapat memantau penyaluran program sekaligus laporan keuangan dari masing-masing SPPG.
Di sisi lain, BGN saat ini masih melakukan penataan dan pemeriksaan terhadap puluhan ribu SPPG yang telah ditetapkan sebagai bagian dari pelaksanaan program MBG.
Dari total 27.485 SPPG, sebanyak 27.022 dapur telah beroperasi. Sementara 463 SPPG untuk sementara dihentikan (suspend) karena masih ditemukan persoalan dalam pemenuhan persyaratan maupun kelengkapan profil.
"Sisanya ada 463 yang kami suspend dikarenakan profilnya tidak lengkap dan lain-lain," kata Sudaryono.
Pemeriksaan tidak hanya menyasar dapur penyedia makanan. BGN juga melakukan pengecekan terhadap sekolah dan posyandu yang menerima distribusi MBG dari masing-masing SPPG.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pemenuhan persyaratan kesehatan, termasuk kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dari ratusan SPPG yang dihentikan sementara tersebut, BGN menemukan tujuh dapur di Jakarta yang diketahui sudah tidak beroperasi dalam waktu cukup lama.
Penataan dan pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh SPPG yang menjalankan program MBG memenuhi standar operasional sekaligus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya secara transparan dan terdokumentasi.
Komentar Via Facebook :