Home › Daerah › Cegah Karhutla Berulang, Pemprov Riau Akan Libatkan Seluruh Desa dalam Rakor
Cegah Karhutla Berulang, Pemprov Riau Akan Libatkan Seluruh Desa dalam Rakor
Keterangan Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto. Ist
PEKANBARU, Tabloid Diksi — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyiapkan rapat koordinasi (rakor) yang akan melibatkan seluruh desa di Riau. Forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto mengatakan, rakor tersebut ditargetkan berlangsung pada pertengahan September 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana mengevaluasi penanganan karhutla yang saat ini dinilai sudah semakin terkendali.
- Baca juga:
"Kita merencanakan pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh desa di Riau ini pada pertengahan bulan September mendatang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk merespons kondisi kebakaran hutan dan lahan di Riau saat ini dapat diatasi dengan baik," ujar SF Hariyanto di Kantor Gubernur Riau, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Peran desa sangat penting karena aparat pemerintahan di tingkat desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, termasuk dalam memberikan pemahaman dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembukaan lahan.
SF Hariyanto menyebut Pemprov Riau bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sebelumnya telah menyepakati maklumat mengenai penanggulangan karhutla.
Selanjutnya, komitmen tersebut akan diperluas melalui keterlibatan pemerintah kabupaten/kota, kepala desa, hingga aparat kewilayahan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Pemerintah Provinsi Riau bersama seluruh jajaran Forkopimda dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) telah menandatangani maklumat terkait penanggulangan karhutla. Dengan begitu dibutuhkan juga kesepakatan bersama kepala desa, pemerintah kabupaten/kota, hingga babinsa/bhabinkamtibmas membuat deklarasi bersama yang ditandatangani," jelasnya.
Ia mengatakan deklarasi yang akan dibuat nantinya tidak sekadar menjadi seremonial. Dokumen tersebut diharapkan menjadi bentuk kesepakatan bersama untuk mencegah masyarakat membuka lahan dengan metode pembakaran.
"Isinya adalah komitmen untuk mengimbau serta melarang keras masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Deklarasi ini juga memuat kejelasan sanksi tegas bagi siapa saja yang melanggar," ungkapnya.
SF Hariyanto menegaskan, pencegahan karhutla perlu dilakukan secara konsisten mengingat dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor. Asap akibat kebakaran dapat mengganggu aktivitas masyarakat, proses belajar di sekolah, hingga berdampak terhadap kesehatan.
"Langkah ini penting karena dampak kerugian akibat karhutla jauh lebih besar daripada manfaatnya. Jika lahan terbakar aktivitas masyarakat dan sekolah menjadi terganggu, kasus penyakit ISPA meningkat tajam, bahkan hubungan dengan negara tetangga ikut terdampak akibat asap," terangnya.
Karena itu, Pemprov Riau ingin menjadikan rakor tersebut sebagai wadah untuk menyamakan langkah antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Pencegahan diharapkan berjalan sebelum titik api muncul, bukan hanya bergerak setelah kebakaran terjadi.
"Sehingga, itulah tujuan kami melaksanakan rakor tersebut. Nanti juga direncanakan ada beberapa menteri yang akan menjadi narasumber kegiatan rapat koordinasi ini," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :