Home › Politik › BAM DPR RI Dorong Payroll ASN Tetap Perkuat Bank Daerah dan PAD
BAM DPR RI Dorong Payroll ASN Tetap Perkuat Bank Daerah dan PAD
Keterangan Foto: Illustrasi. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan menilai keberadaan payroll aparatur sipil negara (ASN) di bank pembangunan daerah (BPD) memiliki peran penting bagi keberlangsungan bisnis perbankan milik pemerintah daerah sekaligus mendukung penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ahmad Heryawan atau yang akrab disapa Aher setelah BAM DPR RI menerima aspirasi dari Federasi Serikat Pekerja Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia terkait rencana pemindahan penggajian ASN ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
- Baca juga:
Menurut Aher, payroll ASN bukan sekadar mekanisme pembayaran gaji dan tunjangan, tetapi juga menjadi salah satu sumber dana murah yang dapat dikelola oleh bank daerah untuk menjalankan kegiatan usaha.
“Ini menjadi modal bisnis bagi bank daerah. Kalau itu kemudian dipindahkan, tentu akan ada dampaknya terhadap kemampuan bank daerah dalam menjalankan bisnisnya,” ujar Aher seusai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, dana payroll ASN selama ini menjadi salah satu sumber dana yang dapat dikelola perbankan untuk menghasilkan keuntungan. Karena itu, pemindahan payroll dikhawatirkan dapat mengurangi kapasitas bank daerah dalam menjalankan bisnis apabila tidak disertai sumber pendanaan atau bisnis lain sebagai pengganti.
Dampaknya, kata Aher, tidak hanya dirasakan oleh bank daerah, tetapi juga berpotensi memengaruhi pemerintah daerah. Pasalnya, bank daerah merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang memberikan dividen kepada pemerintah daerah.
Dividen tersebut selanjutnya dapat menjadi salah satu sumber penerimaan daerah melalui APBD dan turut memperkuat PAD.
“Kalau keuntungan bank daerah turun, tentu dividen yang diterima pemerintah daerah juga berpotensi turun. Padahal, sekarang ini daerah sedang membutuhkan penguatan PAD,” katanya.
Atas aspirasi tersebut, BAM DPR RI akan menyampaikannya kepada pemerintah untuk mendapatkan perhatian dan tindak lanjut. Aher menilai kebijakan pengelolaan payroll ASN perlu mempertimbangkan kepentingan daerah, termasuk keberlangsungan usaha BPD yang selama ini turut menopang perekonomian dan kapasitas fiskal daerah.
Selain persoalan payroll ASN, BAM juga menerima aspirasi mengenai kepastian hukum bagi direksi dan komisaris bank daerah dalam menjalankan kegiatan usaha.
Aher menegaskan, aktivitas perbankan memiliki risiko bisnis yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan tetap mengacu pada ketentuan perbankan yang berlaku.
“Perbankan itu memang bisnis yang berisiko, tetapi risikonya harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan hukum. Jangan sampai setiap kredit bermasalah kemudian dianggap sebagai persoalan pidana,” tegasnya.
Politikus Fraksi PKS tersebut menambahkan, kepastian hukum penting agar pengurus bank daerah tetap memiliki ruang untuk mengambil keputusan bisnis secara profesional dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, BAM DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi tersebut kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, dengan membawa kepentingan bank daerah serta kontribusinya terhadap perekonomian dan PAD.
“Kami akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, agar manfaat yang selama ini dikelola bank daerah tetap dapat memberikan kontribusi bagi daerah,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :