Home › Politik › Erupsi Gunung Api Beruntun, Komisi XII Soroti Penguatan Sistem Mitigasi
Erupsi Gunung Api Beruntun, Komisi XII Soroti Penguatan Sistem Mitigasi
Keterangan Foto: Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani. Foto : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani mendorong pemerintah memperkuat kapasitas mitigasi bencana geologi menyusul aktivitas erupsi sejumlah gunung api di Indonesia pada Minggu (6/9/2026).
Meitri menilai aktivitas vulkanik yang terjadi dalam waktu berdekatan menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan sistem pemantauan, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyampaian informasi kepada masyarakat.
- Baca juga:
“Erupsi sejumlah gunung api menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperkuat sistem mitigasi bencana geologi. Kita membutuhkan pemantauan yang andal, instrumen yang semakin baik, data yang akurat, serta sistem informasi yang cepat agar masyarakat dan pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Meitri melalui rilis kepada Parlementaria di Jakarta, Senin (7/9/2026).
Dalam pembahasan anggaran Kementerian ESDM, Meitri menyebut Badan Geologi memperoleh alokasi Rp774,82 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 dari total pagu Kementerian ESDM sebesar Rp27,37 triliun yang telah disetujui Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dioptimalkan untuk memperkuat fungsi strategis Badan Geologi, terutama dalam pemantauan aktivitas gunung api, modernisasi dan pemeliharaan instrumen, pengolahan data, pemetaan kawasan rawan bencana, serta penyampaian informasi kebencanaan.
“Yang penting bukan hanya besaran anggaran, tetapi bagaimana dukungan tersebut benar-benar meningkatkan kapasitas Badan Geologi. Kami ingin melihat peningkatan yang terukur dalam keandalan instrumen, cakupan pemantauan, kualitas data, dan kecepatan penyampaian informasi kebencanaan,” jelasnya.
Salah satu aktivitas vulkanik yang menjadi perhatian adalah Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda yang berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi mencatat aktivitas erupsi pada 4–6 September 2026, dengan sebaran abu vulkanik yang terpantau menuju sejumlah wilayah, antara lain Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung, dan Bengkulu.
Meitri menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana geologi tidak hanya menjadi persoalan satu daerah, tetapi juga memiliki dimensi lintas wilayah. Karena itu, koordinasi antara Badan Geologi/PVMBG, BNPB, BPBD, BMKG, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat.
“Kita perlu memastikan rantai informasi berjalan dengan baik, mulai dari pemantauan dan analisis ilmiah hingga diterjemahkan menjadi langkah kesiapsiagaan di lapangan. Koordinasi yang kuat menjadi kunci, terutama ketika aktivitas vulkanik berpotensi berdampak lintas wilayah,” katanya.
Politisi PKS tersebut menegaskan penguatan mitigasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerugian ekonomi, dan dampak sosial akibat bencana.
“Belanja mitigasi bukan sekadar pengeluaran, tetapi investasi untuk membangun ketangguhan masyarakat. Karena itu, kapasitas mitigasi harus dibangun secara konsisten dan berkelanjutan, bukan hanya ketika aktivitas vulkanik meningkat,” pungkas Meitri. ***
Komentar Via Facebook :