Home › Politik › Efisiensi Anggaran, Lasarus Usul BMKG Digabung dengan Badan Geologi
Efisiensi Anggaran, Lasarus Usul BMKG Digabung dengan Badan Geologi
Keterangan Foto: Illustrasi Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. Ket : Ist.TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus membuka wacana penataan ulang kelembagaan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi organisasi dan anggaran. Ia menyambut baik gagasan penggabungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dengan Badan Geologi.
Menurut Lasarus, kedua lembaga memiliki sejumlah kesamaan dalam pelaksanaan tugas, termasuk penggunaan beberapa jenis peralatan. Karena itu, penggabungan dinilai berpotensi meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara.
- Baca juga:
“Menurut saya itu ide yang bagus. Karena ada banyak kesamaan tugas antara BMKG dengan Badan Geologi,” ujar Lasarus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI bersama Sestama BMKG dan BNPP/Basarnas di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2026).
Ia menilai penataan kelembagaan perlu mempertimbangkan kesamaan fungsi dan sarana yang digunakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas pemerintah.
“Bahkan ada beberapa peralatan yang mungkin juga menggunakan peralatan yang sama di antara keduanya. Saya bilang itu ide yang bagus dalam konteks efisiensi kita, baik dalam pelaksanaan tugas maupun efisiensi dari sisi organisasi,” katanya.
Tak hanya BMKG dan Badan Geologi, Lasarus juga membuka wacana penataan kelembagaan di sektor penanggulangan bencana. Ia mengusulkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dapat digabungkan ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU), khususnya karena adanya irisan tugas dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurutnya, penggabungan tersebut dapat membuat penanganan pascabencana lebih terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Kementerian PU.
“BNPB gabung aja ke Kementerian Pekerjaan Umum misalnya, jadi salah satu direktorat jenderal di Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Lasarus.
Ia menilai skema tersebut juga dapat membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran, sehingga penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
“Supaya anggaran di Kementerian PU tidak terkuras oleh penanganan bencana yang akhirnya untuk pekerjaan di Kementerian PU, baik soal preservasi, pembangunan jalan, dan seterusnya,” pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :