Home › Politik › Komisi XIII Dorong Penguatan Aturan Keimigrasian Saat Kondisi Darurat
Komisi XIII Dorong Penguatan Aturan Keimigrasian Saat Kondisi Darurat
Keterangan Foto: Yan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta. Foto : Humas DPR RI. TD.YS
TANGERANG, Tabloid Diksi — Komisi XIII DPR RI menyoroti kesiapan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam memberikan kepastian status keimigrasian bagi Warga Negara Asing (WNA) yang terdampak kondisi force majeure, khususnya akibat gangguan penerbangan yang disebabkan bencana alam.
Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas menilai perlu ada kelonggaran bagi WNA yang masa berlaku izin tinggalnya berakhir karena penerbangan tertunda atau dibatalkan akibat keadaan di luar kendali mereka.
- Baca juga:
“Imigrasi harus memberikan kelonggaran beberapa hari bagi warga negara asing yang memang sudah melewati batas izin tinggal. Mereka harus tinggal sambil menunggu kepulangan, termasuk juga harus berkoordinasi dengan pihak maskapai atau operator penerbangan,” ujar Yan usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, Rabu (9/9/2026).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdhana menjelaskan, mekanisme penanganan kondisi force majeure telah disiapkan dengan mengacu pada Surat Edaran Plt. Dirjen Imigrasi Nomor IMI-590.GR.01.01 Tahun 2025 dan Surat Dirjen Imigrasi Nomor IMI-GR.01-059 tanggal 6 September 2026.
Mekanisme tersebut diterapkan menyusul penghentian operasional penerbangan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada 5–7 September 2026. Kondisi tersebut berdampak terhadap 520 penerbangan dan 86.760 penumpang.
Galih mengatakan, bagi WNA yang telah menjalani pemeriksaan keberangkatan tetapi harus kembali masuk ke wilayah Indonesia akibat pembatalan atau pengalihan penerbangan, Imigrasi melakukan pembatalan keberangkatan secara manual maupun melalui sistem.
Sementara itu, bagi WNA terdampak yang mengalami overstay, pemerintah menerapkan biaya beban sebesar Rp0. WNA yang membutuhkan kepastian status keimigrasian selama masa darurat juga dapat memperoleh Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) dengan masa berlaku paling lama 30 hari dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan.
Hingga saat ini, Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta telah memproses 11 permohonan ITKT. Persyaratan yang diperlukan meliputi paspor kebangsaan, izin tinggal terakhir, tiket penerbangan, bukti pembatalan penerbangan, serta NOTAM AirNav terkait penutupan wilayah udara.
Untuk mengantisipasi penumpukan pemohon, kapasitas layanan izin tinggal juga ditambah dari satu menjadi dua loket khusus bagi pemohon asing.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengapresiasi respons Imigrasi dalam menangani WNA yang terdampak kondisi force majeure. Menurutnya, WNA yang kehilangan kesempatan penerbangan perlu mendapatkan pelayanan keimigrasian yang adaptif sesuai kondisi darurat.
“Imigrasi turut aktif juga dalam mengatasi permasalahan lintas arus orang asing bagi mereka yang kehilangan harinya, kehilangan penerbangannya,” kata Dewi.
Namun, Yan menilai penanganan kondisi darurat perlu diperkuat melalui kerangka aturan yang dapat diterapkan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah yang menjadi tujuan wisata dan kunjungan internasional.
“Bukan saja sekadar kebijakan, tetapi aturan juga harus memberikan proteksi dan melegalkan semua proses yang kita lakukan, khususnya bagi staf dan jajaran Imigrasi di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan,” tegas Yan.
Komisi XIII DPR RI berharap pengalaman penanganan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat contingency plan keimigrasian. Penguatan tersebut mencakup koordinasi dengan maskapai, otoritas bandara, AirNav, serta pemangku kepentingan terkait agar kondisi darurat tidak menghilangkan kepastian hukum dan kualitas pelayanan bagi WNA. ***
Komentar Via Facebook :