PELALAWAN, Tabloid Diksi — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan BBM subsidi, khususnya Biosolar, mendapat sorotan dari Pimpinan Daerah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PD Hima Persis) Pelalawan.

PD Hima Persis Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Polres Pelalawan memperkuat pengawasan terhadap stok dan distribusi BBM subsidi. Pengawasan diminta tidak berhenti pada ketersediaan BBM di SPBU, tetapi juga menyasar volume pasokan, penyaluran, transaksi hingga pola pembelian konsumen.

Baca juga:

• Bukan Sekadar Tanam, Bhabinkamtibmas Turun Pantau Jagung 2 Hektare di Batu Hampar

• Polresta Pekanbaru Bagikan 1.300 Masker untuk Lindungi Warga Pekanbaru dari Asap

• Polisi Sisir Titik Rawan Bangkinang hingga Larut Malam, URC Raga Polres Kampar Pastikan Kota Kondusif

Ketua Umum PD Hima Persis Pelalawan, Agung Prayoga, mengatakan antrean yang berlangsung hingga berjam-jam tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang transparan mengenai pasokan BBM, stok harian, mekanisme distribusi serta kelompok masyarakat yang berhak menerima BBM subsidi.

“Persoalan ini tidak boleh dipandang biasa dan dibiarkan berlarut-larut. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai pasokan dan stok BBM setiap hari, termasuk bagaimana mekanisme pendistribusiannya dan kepada siapa BBM subsidi tersebut disalurkan,” kata Agung.

Ia menilai antrean panjang juga berpotensi menimbulkan persoalan lain karena kendaraan yang mengular di sekitar SPBU dapat mengganggu arus lalu lintas, mobilitas masyarakat hingga aktivitas ekonomi dan distribusi barang.

Karena itu, PD Hima Persis Pelalawan meminta pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan secara menyeluruh. Di antaranya mencocokkan stok BBM yang diterima SPBU dengan volume penyaluran, memeriksa pencatatan transaksi, memanfaatkan CCTV dan sistem digital, serta mengidentifikasi pola pembelian yang dinilai tidak wajar.

“Kami meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh. Jangan hanya melihat ada atau tidaknya BBM di tangki SPBU, tetapi juga perlu dilihat berapa stok yang masuk, berapa yang disalurkan setiap hari, siapa yang menerima, dan apakah volume penyalurannya sesuai dengan data yang tercatat,” tegasnya.

Agung juga meminta apabila ditemukan dugaan pelangsiran, penimbunan, pembelian berulang atau bentuk penyalahgunaan BBM subsidi lainnya, hal tersebut diperiksa secara objektif berdasarkan data dan kewenangan hukum yang berlaku.

“Ketika masyarakat sudah mengantre berjam-jam namun ternyata stok habis dan kondisi sulit mendapatkan BBM terus terjadi, tanpa transparansi dan penjelasan yang logis dari manajemen SPBU, tentu muncul pertanyaan. Ini berpotensi mengarah pada dugaan penyalahgunaan distribusi BBM subsidi dan perlu diperiksa secara serius, objektif, serta berdasarkan data,” ujarnya.

Menurut Agung, persoalan antrean BBM di Pelalawan juga menjadi perhatian PW Hima Persis Riau. Kabid Politik dan Kebijakan Publik PW Hima Persis Riau, Surya Maryuda, disebut turut memberikan atensi terhadap kondisi antrean panjang BBM yang terjadi di sejumlah wilayah.

PD Hima Persis Pelalawan menyatakan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial. Jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah maupun aparat terkait, mereka berencana melakukan pemantauan lapangan di sejumlah SPBU di Kabupaten Pelalawan.

“Kami akan melakukan pemantauan lapangan sebagai bentuk kontrol sosial dan pengawasan masyarakat. Tentu kami tetap menghormati kewenangan aparat serta ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.

Agung berharap Pemkab Pelalawan dan Polres Pelalawan segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM subsidi berjalan transparan, tepat sasaran dan tepat volume.

“BBM subsidi merupakan kebijakan negara untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang memang membutuhkan justru kesulitan memperoleh haknya karena persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan,” pungkasnya.