Home › Politik › DPR RI Sahkan ABPN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
DPR RI Sahkan ABPN 2027, Pertumbuhan Ekonomi Ditargetkan 6 Persen
Keterangan Foto: Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah saat melaporkan hasil pembahasan RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/9/2026). Foto: Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – DPR RI bersama pemerintah menyepakati dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan, APBN 2027 tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
- Baca juga:
“RAPBN 2027 yang kami ajukan kepada sidang dewan yang terhormat ini tidak hanya bertumpu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Tidak ada maknanya pertumbuhan ekonomi tinggi bila kuenya tidak merata. Kita tidak menginginkan ada rakyat yang tersisih dalam gerak pembangunan,” kata Said saat menyampaikan laporan Banggar.
Dalam pembahasan APBN 2027, DPR dan pemerintah menyepakati sejumlah asumsi dasar ekonomi makro. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9 persen.
Selain itu, harga minyak mentah Indonesia (ICP) ditetapkan sebesar US$75 per barel, lifting minyak 612,5 ribu barel per hari, dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari.
Said menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi 6 persen diperlukan untuk memperbesar skala ekonomi nasional sehingga manfaat aktivitas produksi dan konsumsi dapat dirasakan lebih luas.
“Target 6% dibutuhkan sebagai jembatan untuk memperbesar kue ekonomi. Dengan skala ekonomi lebih besar, kita harapkan mayoritas rakyat mendapatkan manfaat dari aktivitas produksi dan konsumsi,” ujarnya.
Banggar dan pemerintah juga menetapkan sejumlah sasaran kesejahteraan pada 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6,0–6,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30–4,87 persen, rasio gini 0,360–0,365, serta penciptaan lapangan kerja baru sebanyak 2,57–3,49 juta orang.
Dari sisi postur anggaran, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,1 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Defisit anggaran dijaga sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Said menegaskan, APBN harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Dari setiap rupiah di APBN ada harapan terhadap kemudahan lapangan kerja, ada harapan terhadap kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, ada harapan harga kebutuhan pokok bisa terjangkau, ada harapan untuk membiayai keadilan, ada harapan kualitas hidup mereka lebih baik,” tuturnya.
Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui RUU APBN Tahun Anggaran 2027 untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dan disahkan menjadi undang-undang.
Ketua DPR RI Puan Maharani yang memimpin rapat kemudian meminta persetujuan anggota DPR terhadap RUU APBN 2027. Persetujuan diberikan secara serentak dan dilanjutkan dengan ketuk palu sebagai tanda pengesahan.
Sementara itu, mewakili pemerintah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas persetujuan terhadap APBN 2027.
Menurut Suahasil, pembahasan antara pemerintah dan DPR merupakan bagian dari proses demokrasi untuk menghasilkan APBN yang lebih kuat dan akuntabel.
“Berbagai pandangan, masukan, dan pendalaman dalam proses pembahasan merupakan bagian penting untuk memperkaya arsitektur APBN kita agar semakin matang dan akuntabel,” katanya.
Ia mengatakan, APBN 2027 disusun di tengah ketidakpastian global akibat ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, dan masih tingginya suku bunga global. Namun, pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat, dengan pertumbuhan ekonomi Semester I 2026 mencapai 5,45 persen dan inflasi yang terkendali.
Suahasil menyebut kebijakan fiskal 2027 dirancang secara ekspansif, terarah, dan terukur dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.
“Dengan desain tersebut, APBN 2027 tetap pro-growth, pro-welfare, sekaligus berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam APBN 2027, anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp824 triliun, perlindungan sosial Rp539,7 triliun, ketahanan pangan Rp195,3 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.
Pemerintah berharap sinergi dengan DPR RI terus terjaga dalam mengawal pelaksanaan APBN 2027 agar berjalan efektif dan akuntabel.
Dengan APBN tersebut, pemerintah menargetkan stabilitas ekonomi tetap terjaga, pertumbuhan ekonomi terdorong, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dipercepat. ***
Komentar Via Facebook :