https://tabloiddiksi.com

  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

  • Kode Pers
  • Info Iklan
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://tabloiddiksi.com

Redaksi     Pedoman     Tentang     Info Iklan     Kode Pers    

https://tabloiddiksi.com

  • Beranda
  • ";
  • Nasional
  • Daerah
  • Peristiwa
  • Hukrim
  • Ekbis
  • Politik
  • Indeks

Nasional

Daerah

Peristiwa

Hukrim

Ekbis

Politik

Todays

•   Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara •   Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa •   Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST •   Menaker Apresiasi Penetapan UMP dan UMSP 2027, Dorong Dialog Penentuan UMK
Home › Politik › DPR Dorong Kawasan Industri Libatkan UMKM dan Masyarakat Lokal
Politik
Pulau Jawa & Madura

DPR Dorong Kawasan Industri Libatkan UMKM dan Masyarakat Lokal

Minggu, 04 Oktober 2026 | 20:08 WIB,  
Penulis : Yudi Setiawan
DPR Dorong Kawasan Industri Libatkan UMKM dan Masyarakat Lokal

Keterangan Foto: Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS, Alifudin, saat mengikuti Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri ke Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (2/10/2026). Foto : Humas DPR RI.TD.YS

BEKASI, Tabloid Diksi — Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri mampu memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Salah satu poin yang dinilainya penting adalah memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri.

Hal tersebut disampaikan Alifudin saat mengikuti kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri ke Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jumat (2/10/2026).

    Baca juga:
  • Kasus RAPP Tak Cukup Cabut Izin, Legislator Gerinda Minta Audit Kerugian Negara

  • DPR Perkuat Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kebijakan

  • DPR Minta Perhutani Berdayakan Warga Ikut Menjaga Kelestarian Hutan

Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung tata kelola dan kesiapan kawasan industri dalam menghadapi pembentukan regulasi baru.

Menurut Alifudin, pengelola kawasan industri perlu diwajibkan menyediakan ruang usaha serta akses pengembangan bagi UMKM. Dengan demikian, pelaku usaha kecil tidak hanya berada di sekitar kawasan industri, tetapi dapat terhubung langsung dengan rantai pasok perusahaan besar.

“UMKM harus menjadi bagian dari ekosistem kawasan industri, bukan sekadar berada di luar rantai produksi. RUU ini harus membuka ruang agar UMKM dapat tumbuh bersama industri besar,” ujar Alifudin.

Legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pertumbuhan kawasan industri. Menurutnya, investasi harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat di sekitar kawasan dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial.

“Jangan sampai masyarakat sekitar kawasan industri hanya menjadi penonton. Mereka harus dilibatkan, diberdayakan, dan merasakan kemajuan ekonomi di tanah kelahiran mereka,” tegasnya.

Selain penguatan UMKM dan pemberdayaan masyarakat lokal, Alifudin mendorong agar RUU Kawasan Industri turut membuka peluang pengembangan Kawasan Industri Halal.

Ia menilai pengembangan industri halal perlu didukung akses pembiayaan berbasis syariah serta kolaborasi antara pengelola kawasan industri dengan perbankan syariah, baik milik negara maupun swasta.

Alifudin menegaskan, keberhasilan kawasan industri tidak semata-mata diukur dari besarnya investasi dan nilai ekspor. Dampak terhadap kualitas hidup masyarakat, kondisi sosial, serta lingkungan sekitar juga harus menjadi indikator penting.

“Pertumbuhan industri harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan kawasan yang baik secara sosial maupun lingkungan,” katanya.

Alifudin memastikan seluruh temuan dan masukan dari kunjungan ke GIIC akan dibawa ke dalam pembahasan RUU Kawasan Industri di DPR RI. Fraksi PKS, kata dia, akan mengawal substansi regulasi yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi daerah, perlindungan tenaga kerja, serta pemberdayaan UMKM.

Ia berharap RUU Kawasan Industri nantinya mampu menghadirkan tata kelola kawasan industri yang tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya saing industri nasional. ***

Editor : Munazlen Nazir

TOPIK TERKAIT

DPR RIKawasan IndustriUMKMMasyarakat Lokal
Komentar Via Facebook :

BERITA TERKAIT

  • Politik

    Hadapi Kekeringan, DPR Dorong Sinergi Kementan dan Pemda Perkuat Irigasi

    Sabtu, 03 Okt 2026 | 15:57 WIB
  • Politik

    Kapolri Baru Didorong Reformasi Kultural, Hapus Kultur ‘No Viral No Justice’

    Jumat, 02 Okt 2026 | 16:18 WIB
  • Politik

    Komisi III DPR Akan Kawal Kepemimpinan Kapolri Baru

    Kamis, 01 Okt 2026 | 18:18 WIB
  • Politik

    DPR Tetapkan Komisi IV Sebagai Mitra Kerja Badan Otorita Pantura Jawa

    Kamis, 01 Okt 2026 | 18:12 WIB
  • Politik

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Desain Industri

    Kamis, 01 Okt 2026 | 18:07 WIB

Terpopuler

  • #1

    Maut di Tol Permai KM 40: Innova Hantam Truk, 1 Tewas

    Minggu, 15 Nov 2026 - 11:45 WIB
  • #2

    Dilaporkan Hilang Sejak 9 November, Keluarga Minta Bantuan Masyarakat

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:31 WIB
  • #3

    Buka Dapur MBG Tak Dipungut Biaya, BGN Bongkar Modus Penipuan Berkedok Surat Resmi

    Selasa, 17 Nov 2026 - 18:30 WIB
  • #4

    Napi Kasus Narkoba Bebas Bersyarat Diduga Jual Tanah Orang, Korban Rugi Rp75 Juta di Siak

    Minggu, 15 Nov 2026 - 19:06 WIB
  • #5

    Agung Nugroho Raih Dua Penghargaan Bergengsi IPDN, Kepemimpinannya Tuai Apresiasi

    Sabtu, 14 Nov 2026 - 17:36 WIB
  • #6

    APBD Riau 2027 Disepakati, Pendapatan Daerah Ditargetkan Rp10 Triliun

    Senin, 16 Nov 2026 - 16:50 WIB
  • #7

    Plt Karo Kesra Yan Dharmadi: Beasiswa Riau Cerdas Rp35,30 Miliar Ditargetkan Tuntas Pekan Ini

    Senin, 16 Nov 2026 - 14:48 WIB
  • #8

    Ditekel Langsung Kapolsek Tapung Hulu, 4 Titik Diduga Arena Gelper Dipastikan Bersih

    Minggu, 15 Nov 2026 - 09:24 WIB
  • #9

    Pemerintahan Tetap Berjalan Normal, Bakom RI Pastikan Program Prioritas Prabowo Tak Terganggu

    Kamis, 12 Nov 2026 - 16:55 WIB

HUKRIM

  • Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Simpan 90 Bungkus Etomidate di Lemari Kontrakan, 2 Bandar Narkoba di Pekanbaru Diringkus Polisi

    Minggu, 22 Nov 2026 | 18:35 WIB
  • Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Manipulasi Perdagangan Waran Rugikan Rp6,97 Miliar, OJK Serahkan Empat Tersangka

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 21:54 WIB
  • Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sasar Korban di Tanah Air, Polri Buru Ratusan Orang Sindikat Judol di Filipina

    Sabtu, 21 Nov 2026 | 20:35 WIB
Bidnen SH

Ekbis

  • Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Produk Tekstil hingga Sawit Berpeluang Nikmati Bea Masuk 0 Persen ke Pasar Eropa

    Minggu, 22 Nov 2026 | 21:05 WIB
  • Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Kemenekraf Dorong Modest Fashion Indonesia Tembus Pasar Global Lewat MOVEFEST

    Minggu, 22 Nov 2026 | 20:15 WIB
  • Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Hampir 2.000 Sekolah Elite Dicoret dari Penerima MBG, Kepala BGN Tegaskan Program Harus Tepat Sasaran

    Minggu, 22 Nov 2026 | 07:15 WIB
    sudutkotanews.com



  • Kode Pers     Info Iklan     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    tabloidDIKSI.com