Home › Politik › DPR Kawal Penanganan Banjir Padang, Puan : Keselamatan Warga Prioritas
DPR Kawal Penanganan Banjir Padang, Puan : Keselamatan Warga Prioritas
Keterangan Foto: Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ket : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi — Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengoptimalkan penanganan darurat banjir bandang yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, disertai pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak.
Puan menyampaikan keprihatinannya atas bencana banjir bandang yang terjadi pada 10 Oktober 2026. Bencana tersebut dipicu hujan deras yang menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Padang terdampak, terutama Kecamatan Kuranji dan Nanggalo.
- Baca juga:
“Pemerintah perlu mengoptimalkan penanganan darurat serta memastikan keselamatan masyarakat di wilayah terdampak bencana. Keselamatan warga yang utama,” kata Puan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Banjir bandang tersebut mengakibatkan sejumlah warga terjebak arus deras. Tim SAR gabungan dilaporkan mengevakuasi lebih dari 50 warga di kawasan Koto Tangah akibat meluapnya sungai. Proses penyelamatan dilakukan menggunakan perahu karet dan tali untuk menjangkau warga di lokasi terdampak.
Puan mengapresiasi petugas dan relawan yang telah membantu masyarakat dalam situasi darurat. Menurutnya, kecepatan pertolongan dan kepastian tempat berlindung sangat penting bagi warga yang menghadapi ancaman keselamatan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang membantu masyarakat saat terjebak banjir,” tuturnya.
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Pengungsi
Puan menekankan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada proses evakuasi. Pemerintah pusat dan daerah juga harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak terpenuhi, termasuk penyediaan tempat pengungsian yang aman dan layak.
Berdasarkan data sementara, banjir bandang berdampak pada tiga kecamatan dan enam kelurahan di Kota Padang. Lebih dari 600 jiwa dilaporkan mengungsi di sejumlah lokasi. Pendataan warga terdampak dan pengungsi masih berlangsung untuk memastikan jumlah serta kebutuhan mereka.
Puan meminta pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai di tempat pengungsian, mulai dari layanan kesehatan hingga kebutuhan sandang seperti selimut dan pakaian bagi warga yang meninggalkan rumah tanpa persiapan.
“Tempat pengungsian juga harus ramah anak, ibu hamil/menyusui, lansia, dan warga dengan kebutuhan khusus dan yang memiliki penyakit bawaan,” ujarnya.
Ia menilai, kepastian perlindungan selama masa pengungsian dapat membantu masyarakat lebih tenang dalam menghadapi situasi darurat. Warga harus memperoleh jaminan bahwa mereka dan keluarganya mendapatkan pendampingan sampai kondisi dinyatakan aman untuk kembali ke rumah.
Menurut Puan, pemerintah juga perlu mendengarkan pengalaman dan kebutuhan masyarakat dalam menentukan langkah penanganan berikutnya. Informasi yang jelas mengenai kondisi wilayah, perlindungan pengungsi, dan rencana pemulihan akan membantu warga mengambil keputusan secara tepat.
Perbaikan Rumah dan Pemulihan Ekonomi
Selain menimbulkan pengungsian, banjir bandang juga mengakibatkan kerusakan rumah dan infrastruktur. Data sementara mencatat satu unit rumah mengalami rusak berat, empat unit rusak sedang, serta sekitar 120 unit rumah terdampak banjir.
Bencana tersebut juga menyebabkan akses jalan di wilayah Kuranji terputus sehingga menghambat mobilitas masyarakat dan akses menuju sejumlah lokasi terdampak.
Puan mendorong pemerintah memastikan adanya tindak lanjut perbaikan rumah warga yang rusak. Ia menegaskan, peralihan dari penanganan darurat menuju tahap pemulihan harus disertai kejelasan tanggung jawab dan keberlanjutan bantuan.
“Peralihan dari penanganan darurat menuju pemulihan perlu disertai kejelasan tanggung jawab dan kelanjutan bantuan bagi warga yang masih menghadapi kesulitan,” katanya.
Puan turut menyoroti dampak bencana terhadap penghidupan masyarakat. Menurutnya, keluarga yang kehilangan pendapatan akibat banjir perlu mendapatkan dukungan agar dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dukungan tersebut dinilai penting untuk mencegah warga kembali terlalu cepat ke kawasan rawan bencana karena tekanan ekonomi, sebelum kondisi benar-benar aman.
Mitigasi Bencana Harus Diperkuat
Untuk mengantisipasi kejadian serupa, Puan meminta pemerintah memperkuat mitigasi bencana, termasuk memperbaiki tanggul yang jebol di daerah aliran sungai sekitar lokasi terdampak.
Ia menilai, langkah pencegahan harus menjadi bagian penting dari penanganan bencana agar risiko banjir berulang dapat ditekan dan keselamatan masyarakat lebih terjamin.
Puan juga menyatakan DPR RI melalui komisi terkait akan mengawal penanganan darurat hingga pelaksanaan program penanggulangan pascabencana di Kota Padang.
Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan peralatan yang memadai bagi tim SAR dan relawan. Ketersediaan perlengkapan yang sesuai dibutuhkan agar proses penyelamatan dapat berlangsung secara maksimal sekaligus menjaga keselamatan petugas dan masyarakat.
“Kami berharap kerja bersama pemerintah, DPR, petugas, relawan, dan masyarakat dapat membantu Padang melewati keadaan ini dengan lebih aman,” tutup Puan. ***
Komentar Via Facebook :