Home › Politik › Syafruddin : Keselamatan Rakyat Lebih Utama, Pemerintah Tak Perlu Gengsi Terima Bantuan
Syafruddin : Keselamatan Rakyat Lebih Utama, Pemerintah Tak Perlu Gengsi Terima Bantuan
Keterangan Foto: Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin. Foto : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia. Ia mendorong pemerintah mempertimbangkan bantuan dari negara lain guna mempercepat proses pemadaman.
Menurut Syafruddin, karhutla yang berkepanjangan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi masalah kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap yang mengancam kesehatan serta mengganggu pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial.
- Baca juga:
"Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman," ujar Syafruddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Ia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Ketika kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, pemerintah perlu terbuka terhadap berbagai bentuk dukungan internasional, mulai dari pesawat pemadam, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.
Syafruddin menjelaskan, penerimaan bantuan asing bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Namun, dalam situasi darurat yang berkepanjangan, kerja sama internasional dapat memperkuat kapasitas nasional, memperluas jangkauan pemadaman, dan membantu menangani titik api yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
"Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius," tegas legislator dari Kalimantan Timur tersebut.
Politikus Fraksi PKB itu menambahkan, pemadaman karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya memadai dan strategi terpadu. Petugas di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari medan yang sulit, keterbatasan akses menuju lokasi kebakaran, hingga potensi munculnya kembali titik api.
Dalam kondisi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dapat membantu mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas penanganan, serta menjangkau kawasan yang sulit diakses.
Karena itu, Syafruddin meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak dan memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara optimal. Apabila kapasitas dalam negeri belum mencukupi untuk menangani kebakaran secara cepat dan menyeluruh, bantuan internasional perlu dipertimbangkan sesuai kebutuhan di lapangan.
"Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai. Jika bantuan dari luar negeri dibutuhkan untuk memperkuat upaya tersebut, jangan sampai kesempatan itu terhambat oleh birokrasi yang berlarut-larut," katanya.
Selain upaya pemadaman, Syafruddin menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, lansia, ibu hamil, dan warga yang memiliki penyakit pernapasan. Paparan asap kebakaran berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
Kabut asap juga dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar, transportasi, serta mata pencaharian masyarakat. Oleh karena itu, penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan menyeluruh untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Meski mendorong keterlibatan negara lain, Syafruddin menekankan bahwa seluruh bantuan internasional harus berada di bawah koordinasi pemerintah Indonesia. Pembagian tugas yang jelas dan penyesuaian bantuan dengan kebutuhan di lapangan diperlukan agar dukungan tersebut dapat memperkuat operasi nasional tanpa mengganggu koordinasi antarlembaga.
Ia menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia menangani karhutla. Syafruddin meminta pemerintah segera menindaklanjuti setiap tawaran bantuan secara terukur dan transparan, dengan mengutamakan jenis dukungan yang paling dibutuhkan untuk mempercepat pemadaman.
"Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman," pungkasnya. ***
Komentar Via Facebook :