Home › Nasional › Mendagri Dorong Diskominfo Jadi Ujung Tombak Komunikasi Pemerintah
Mendagri Dorong Diskominfo Jadi Ujung Tombak Komunikasi Pemerintah
Keterangan Foto: Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Pupen Kemendagri/TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memperkuat peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dalam menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat. Upaya ini dinilai penting agar kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik serta berjalan lebih efektif.
Arahan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Orkestrasi Agenda Setting Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (14/10/2026). Tito mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.
- Baca juga:
Tito menjelaskan, dalam sistem demokrasi, persepsi dan dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, media memiliki pengaruh besar dalam membentuk pemahaman publik terhadap kebijakan maupun program yang dijalankan pemerintah.
"Persepsi publik untuk menyampaikan dukungan atau tidak, sangat dipengaruhi sekali oleh peran dari media," kata Tito.
Ia juga mengingatkan adanya tantangan penyebaran informasi di era digital, termasuk fenomena firehose of falsehood, yaitu penyebaran informasi keliru secara masif dan berulang yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Tito menilai pemerintah perlu membangun komunikasi publik yang terarah dan konsisten. Diskominfo di tingkat daerah diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah pusat dalam menyampaikan informasi yang akurat mengenai kebijakan dan hasil pembangunan.
"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, [Dinas] Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kami harapkan bisa menyatu [narasinya]," ujarnya.
Untuk mendukung langkah tersebut, Tito mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo provinsi serta kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Sinergi ini diharapkan mampu menghubungkan informasi mengenai program pemerintah pusat dengan pelaksanaan pembangunan di daerah.
Ia meminta Diskominfo membangun saluran komunikasi yang efektif dengan Bakom. Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan juga diharapkan ikut mendukung penyelarasan informasi agar komunikasi pemerintah pusat dan daerah berjalan searah.
Selain koordinasi, Tito menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah terhadap penguatan kelembagaan Diskominfo. Menurutnya, urusan komunikasi dan informatika berpotensi kurang mendapat perhatian karena masuk kategori urusan wajib nonpelayanan dasar.
Padahal, komunikasi publik memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memahami kebijakan sekaligus mengetahui hasil pelaksanaan program pemerintah.
Karena itu, Tito meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap anggaran, jumlah personel, ketersediaan peralatan, serta pengembangan karier aparatur Diskominfo.
"Harus kita memperkuat kehumasan. Makanya anggarannya pun, jumlah personelnya, peralatannya, kemudian juga jenjang kariernya, itu mendapat atensi, kita perbaiki, dijadikan prioritas," tegasnya.
Penguatan Diskominfo diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan akurat mengenai kebijakan pemerintah.
Komentar Via Facebook :