Home › Politik › Karhutla Berlangsung Hampir Empat Bulan, Daniel Johan Desak Pemerintah Bergerak Cepat
Karhutla Berlangsung Hampir Empat Bulan, Daniel Johan Desak Pemerintah Bergerak Cepat
Keterangan Foto: Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan. Foto : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
- Baca juga:
Politisi Fraksi PKB itu menilai paparan asap karhutla merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan warga terdampak mendapatkan masker, akses oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai.
Daniel juga mengusulkan penyediaan tempat perlindungan khusus bagi masyarakat yang rentan terhadap paparan asap atau mengalami gangguan pernapasan. Fasilitas tersebut diharapkan menjadi tempat sementara yang aman, terutama bagi anak-anak dan lanjut usia.
“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.
Selain penanganan darurat, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap badan tersebut segera bekerja mempercepat pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang.
Daniel menyebut ada tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Pertama, memperbaiki kanal-kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan. Ketiga, melibatkan masyarakat di sekitar kawasan gambut melalui program pemberdayaan agar mereka berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem.
Ia turut menyoroti kondisi kerusakan ekosistem gambut. Menurut Daniel, sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan, sementara hampir 60 persen lahan gambut juga berada dalam kondisi rusak. Ia menilai kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pendataan yang akurat serta program pemulihan yang terukur.
Lebih lanjut, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara menuntut keterlibatan dan tanggung jawab berbagai pihak. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanganan kebakaran sesuai peran serta ketentuan yang berlaku.
“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Barat I tersebut. ***
Komentar Via Facebook :