Home › Daerah › Riau Keluar dari Prioritas Nasional Karhutla, SF Hariyanto Minta Kewaspadaan Tetap Dijaga
Riau Keluar dari Prioritas Nasional Karhutla, SF Hariyanto Minta Kewaspadaan Tetap Dijaga
Keterangan Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Ist
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Provinsi Riau tidak lagi masuk dalam daftar prioritas nasional penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi titik panas di wilayah Riau menunjukkan penurunan signifikan berkat upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kristomei Sianturi, menyampaikan hal itu dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
- Baca juga:
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah, Satuan Tugas (Satgas) Karhutla, relawan, dan masyarakat dalam mengendalikan kebakaran.
"Tentu ini menjadi hal yang patut kita apresiasi. Atas kerja sama Satgas Karhutla, relawan hingga masyarakat yang membantu proses pemadaman api sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI, bahwa penanganan harus dilakukan dengan sistem gotong royong dan kerja sama. Sehingga, Riau dinyatakan keluar dari daftar prioritas nasional atas penanganan bencana Karhutla," kata SF Hariyanto, Sabtu (24/10/2026).
Meski status tersebut telah dicapai, Pemprov Riau memastikan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla tetap berjalan. Koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta berbagai pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk mengantisipasi kemunculan titik api baru.
SF Hariyanto menegaskan, kesiapsiagaan harus dipertahankan, terutama menjelang puncak musim kemarau. Pemerintah daerah menargetkan kondisi tanpa titik panas atau zero hotspot dapat terus dijaga.
"Pemprov Riau akan tetap siaga penuh, terutama menjelang puncak musim kemarau, agar status zero hotspot dapat dipertahankan," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan meluas.
"Kita minta dukungan dari masyarakat. Agar tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Tanpa kesadaran bersama untuk berhenti membakar, upaya yang telah dilakukan Satgas Karhutla di lapangan akan sia-sia," pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengungkapkan adanya penurunan jumlah titik panas di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi tersebut membuat jumlah provinsi yang menjadi prioritas nasional penanganan karhutla berkurang dari enam menjadi lima provinsi.
"Dari yang awalnya 6 provinsi prioritas, Riau sudah kami keluarkan, karena di Riau sudah tidak ada lagi titik api. Sehingga tersisa 5 provinsi prioritas," kata Kristomei.
Lima provinsi yang masih menjadi prioritas penanganan karhutla nasional meliputi Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat.
BNPB juga mencatat adanya peningkatan titik panas di Sumatera Selatan dan Jambi. Namun, kenaikan tersebut dinilai belum terlalu signifikan.
"Kami terus berkoordinasi agar penanganan Karhutla dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :