Home › Politik › Andre Rosiade Dorong Evaluasi MBG, Standar Keamanan Pangan Tak Boleh Diabaikan
Andre Rosiade Dorong Evaluasi MBG, Standar Keamanan Pangan Tak Boleh Diabaikan
Keterangan Foto: Anggota DPR RI, Andre Rosiade. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Anggota DPR RI Andre Rosiade menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Namun, ia menegaskan pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya terkait keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu disampaikan Andre dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026), saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo.
- Baca juga:
Menurut Andre, penolakan terhadap MBG yang ramai diperbincangkan di Jakarta belum tentu mencerminkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku bertemu dengan siswa dan orang tua yang berharap dapat merasakan manfaat program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata politikus Partai Gerindra tersebut.
Kebutuhan Masyarakat Daerah Perlu Diperhatikan
Andre menceritakan pengalamannya saat mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam.
Saat itu, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut.
Menurut Andre, pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi keberlanjutan program. Ia menyebut masih ada sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan pelaksanaan MBG.
Karena itu, evaluasi program perlu memperhatikan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan.
Meski mendukung keberlanjutan MBG, Andre mengakui masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Ia menilai berbagai persoalan tersebut harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, setiap insiden harus ditangani secara serius dan dijadikan bahan evaluasi oleh Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Ia menegaskan, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia MBG memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP juga harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.
Selain memperketat pengawasan, Andre mendorong penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang terbukti melanggar ketentuan operasional. Pengawasan harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.
Ia juga mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau operasional dapur serta mendeteksi potensi pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujarnya.
Evaluasi Harus Sejalan dengan Penanganan Masalah Gizi
Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.
Ia menilai peningkatan kualitas pengolahan dan distribusi makanan sangat penting agar penerima manfaat memperoleh makanan yang aman dan memenuhi standar gizi.
Andre juga mengaitkan keberlanjutan program MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran persoalan gizi yang masih perlu mendapat perhatian.
Karena itu, program pemenuhan gizi harus dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan program tercapai.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Ia berharap pemerintah dapat menjaga keberlanjutan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, perluasan akses terhadap makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan keselamatan penerima manfaat.
Andre menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu mempertimbangkan tidak hanya jumlah penerima manfaat, tetapi juga mutu layanan, keamanan pangan, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. ***
Komentar Via Facebook :