Home › Daerah › Bupati Siak Tunggu Petunjuk Teknis Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu
Bupati Siak Tunggu Petunjuk Teknis Peralihan PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu
Keterangan Foto: Bupati Siak Afni Z menunggu petunjuk teknis pemerintah pusat terkait rencana peralihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. TD/YS
SIAK, Tabloid Diksi – Bupati Siak Afni Z mengaku masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat terkait rencana pengalihan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu.
Afni mengatakan, kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai sumber anggaran untuk membayar gaji para PPPK setelah beralih status. Menurutnya, perubahan tersebut tentu berdampak terhadap penganggaran daerah.
- Baca juga:
”Jika dibahas, apakah gaji PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dibayarkan APBD atau APBN, sampai hari ini kami belum mendapatkan petunjuk teknis,” sebut Bupati Afni.
Ia menjelaskan, apabila gaji ditanggung APBN, pemerintah daerah juga perlu mendapat kejelasan mengenai status kepegawaian mereka. Sebab, meskipun pembiayaan berasal dari pemerintah pusat, para PPPK tersebut tetap menjalankan tugas di lingkungan pemerintah daerah.
Selain persoalan penggajian, Afni menilai perlu ada kejelasan mengenai mekanisme pengawasan, penempatan, hingga mutasi apabila nantinya PPPK berstatus sebagai ASN pusat.
Persoalan ini dinilai mendesak karena pemerintah daerah sedang mempersiapkan RAPBD 2027 dengan batas waktu pembahasan hingga 30 November 2026.
Untuk memperoleh kepastian, Afni telah menugaskan Sekda Siak Mahadar mendampingi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Siak berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan kementerian terkait. Namun, hingga kini informasi resmi mengenai mekanisme penggajian belum diperoleh.
Afni juga mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut kepada sejumlah menteri, wakil menteri, kepala BKN, serta beberapa direktur di Kementerian Keuangan.
Ia berharap pemerintah pusat segera menerbitkan juknis agar pemerintah daerah dapat menentukan kebijakan dan menyesuaikan perencanaan anggaran.
”Ada yang memberikan jawaban, mereka memahami kerisauan ini, dan pekan depan mereka baru akan membahas juknisnya, lalu segera disampaikan kepada pemda,” katanya.
Komentar Via Facebook :