Home › Ekonomi › Gandeng Kader PKK hingga Desa, Pemprov Riau Bidik Penurunan Stunting
Gandeng Kader PKK hingga Desa, Pemprov Riau Bidik Penurunan Stunting
Keterangan Foto: Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto. Dok MC Riau/TD-YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pemerintah Provinsi Riau terus mendorong penguatan peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai salah satu ujung tombak pembangunan masyarakat. Organisasi yang memiliki jaringan kader hingga tingkat desa dan kelurahan tersebut dinilai memiliki posisi penting dalam mendukung program pemerintah, terutama peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan keluarga.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan hal itu dalam peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) X TP PKK Tingkat Provinsi Riau Tahun 2026, Senin (9/11/2026).
- Baca juga:
Menurut SF Hariyanto, keberadaan kader PKK yang tersebar hingga ke lingkungan masyarakat paling bawah menjadi kekuatan tersendiri dalam memastikan program pembangunan tidak hanya berhenti pada kebijakan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Bagi Pemerintah Provinsi Riau, PKK merupakan mitra strategis dalam pembangunan daerah. Dengan jaringan kader yang menjangkau hingga ke desa dan kelurahan, PKK memiliki peran penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan juga kita sudah melihat hasil kerja bersama tersebut," kata SF Hariyanto.
Ia juga mengapresiasi kontribusi TP PKK Riau dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan.
Salah satu hasil kerja yang mendapat perhatian adalah keberhasilan tiga kabupaten di Riau, yakni Rokan Hilir, Indragiri Hilir, dan Siak, yang memperoleh penghargaan tingkat nasional pada peringatan HKG PKK di Makassar, Juli 2026 lalu.
Penghargaan tersebut diberikan atas upaya menjangkau anak-anak yang belum memperoleh imunisasi. Capaian ini dinilai menjadi bukti bahwa keterlibatan kader PKK dapat membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
"Kita juga mengapresiasi berbagai kegiatan PKK Riau dalam membantu kebutuhan masyarakat serta mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Capaian tersebut tentu menjadi dorongan bagi kita untuk terus memperkuat peran PKK dalam pembangunan daerah," ujarnya.
Meski sejumlah capaian telah diraih, SF Hariyanto mengingatkan bahwa pekerjaan rumah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih cukup besar. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah angka prevalensi stunting di Provinsi Riau.
Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Riau tercatat sebesar 20,1 persen. Pemerintah Provinsi Riau menargetkan angka tersebut dapat ditekan menjadi 17 persen pada 2026.
Selain persoalan stunting, pemerintah juga terus memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Hingga 26 Oktober 2026, sekitar 2,58 juta masyarakat Riau tercatat telah memanfaatkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
SF Hariyanto menilai capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Namun, perluasan jangkauan pelayanan tetap harus dilakukan agar semakin banyak keluarga memperoleh manfaat program pemerintah.
"Kita menyadari masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, prevalensi stunting di Riau masih sebesar 20,1 persen, dan pada tahun 2026 kita menargetkan penurunan menjadi 17 persen," jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap pelaksanaan gerakan PKK di Riau ke depan semakin terarah dan sejalan dengan prioritas pembangunan nasional maupun daerah.
Penguatan 10 Program Pokok PKK, menurutnya, perlu dilaksanakan melalui perencanaan yang matang, kerja sama lintas sektor, serta program yang memiliki indikator keberhasilan dan dapat diukur manfaatnya secara langsung oleh masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan gerakan PKK dengan arahan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri sehingga program yang dijalankan tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi mampu menjawab kebutuhan keluarga dan masyarakat.
"Karena itu, saya berharap gerakan PKK ke depan semakin selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Sebagaimana arahan Ketua Umum TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri, penguatan 10 Program Pokok PKK perlu didukung perencanaan yang baik, kolaborasi lintas sektor, serta hasil yang dapat diukur manfaatnya bagi masyarakat," pungkasnya.
Komentar Via Facebook :