Home › Daerah › DPRD Pekanbaru Usulkan Anggaran Operasional Rp10 Juta untuk Setiap Posyandu
DPRD Pekanbaru Usulkan Anggaran Operasional Rp10 Juta untuk Setiap Posyandu
Keterangan Foto: Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, mengusulkan alokasi anggaran operasional minimal Rp10 juta per Posyandu dalam RAPBD 2027 untuk mendukung kelengkapan fasilitas dan pelayanan masyarakat. TD/YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Tekad Abidin, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mengalokasikan anggaran operasional minimal Rp10 juta untuk setiap Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dalam RAPBD 2027.
Usulan tersebut muncul setelah Tekad menerima sejumlah aspirasi kader Posyandu saat melaksanakan kegiatan reses. Mereka mengeluhkan keterbatasan fasilitas penunjang pelayanan, seperti alat tulis kantor (ATK), lemari penyimpanan dokumen, meja, hingga tempat tidur pemeriksaan.
- Baca juga:
Menurut Tekad, selama ini kebutuhan perlengkapan tersebut masih banyak dipenuhi melalui swadaya masyarakat. Padahal, insentif kader telah memiliki alokasi tersendiri, sementara dukungan biaya operasional Posyandu dinilai belum memadai.
"Selama ini kosong. Mereka mengandalkan swadaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan posyandu. Makanya, banyak yang mengadu kepada kami saat reses. Kita minta supaya ada biaya operasional Rp10 juta per posyandu setiap tahun," kata Tekad kepada GoRiau.com, Selasa (10/11/2026).
Ia menegaskan, anggaran yang diusulkan bukan untuk membayar honor maupun insentif kader. Dana tersebut secara khusus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas dan perlengkapan pelayanan.
Tekad menilai dukungan anggaran semakin diperlukan karena fungsi Posyandu kini berkembang dengan mencakup enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain kesehatan, cakupannya meliputi pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
Perluasan fungsi tersebut membuat kebutuhan operasional Posyandu semakin beragam. Kader tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga membantu pendataan dan mengidentifikasi persoalan masyarakat di lingkungan masing-masing.
"Posyandu sekarang sudah enam SPM. Kesehatan hanya salah satunya. Ada juga pendidikan, sosial dan bidang lainnya. Bahkan sekarang ada kegiatan berkebun dan sebagainya. Jadi, kebutuhan operasionalnya juga harus diperhatikan," ujarnya.
Berdasarkan data Pemko Pekanbaru yang dipublikasikan pada Oktober 2026, jumlah Posyandu di kota tersebut mencapai sekitar 650 unit. Jika setiap unit mendapatkan anggaran Rp10 juta per tahun, total kebutuhan dana diperkirakan mencapai Rp6,5 miliar.
Tekad menilai usulan tersebut masih layak dipertimbangkan sesuai kemampuan keuangan daerah. Ia juga menyarankan agar penganggaran dapat dilakukan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait atau pemerintah kecamatan.
Menurutnya, kecamatan bisa menjadi pilihan karena selama ini turut berperan dalam pembinaan Posyandu.
"Kalau bisa, anggarkan Rp10 juta per posyandu untuk operasional. Bisa melalui OPD terkait atau kecamatan. Menurut saya, lebih bagus di kecamatan karena pembinaannya juga di sana," tuturnya.
Ia berharap usulan tersebut mendapat perhatian Pemko Pekanbaru dan dapat dibahas dalam penyusunan RAPBD 2027. Dengan adanya dukungan anggaran, kader Posyandu diharapkan dapat menjalankan pelayanan secara lebih optimal tanpa terus bergantung pada swadaya masyarakat.
Komentar Via Facebook :