Home › Daerah › Pemprov Riau Kejar Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam, 74 Persil Masih Tertahan
Pemprov Riau Kejar Pembebasan Lahan Flyover Simpang Panam, 74 Persil Masih Tertahan
Keterangan Foto: Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto (kiri), di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026). TD-YS
PEKANBARU, Tabloid Diksi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupaya mempercepat proses pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Panam di Kota Pekanbaru. Dari hasil pendataan, terdapat 166 persil lahan yang masuk dalam kebutuhan pengadaan tanah proyek tersebut.
Upaya percepatan itu dibahas dalam rapat pelaksanaan pengadaan tanah yang dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, di Ruang Rapat Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).
- Baca juga:
Pertemuan tersebut melibatkan Pengadilan Tinggi, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengevaluasi perkembangan pekerjaan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T).
SF Hariyanto mengatakan, koordinasi lintas instansi diperlukan agar berbagai hambatan dalam proses pengadaan tanah dapat segera dituntaskan.
"Hari ini kita menggelar pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi, BPJN dan BPN guna mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pengadaan Tanah (TP2T)," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Riau akan mendorong percepatan penyelesaian seluruh tahapan, termasuk pembayaran ganti rugi kepada pemilik lahan yang telah memenuhi persyaratan.
"Untuk proses tentunya akan kita percepat. Semua yang menjadi kendala akan diselesaikan dan proses ganti rugi lahan akan dibayarkan," kata SF Hariyanto.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR PKPP Riau, Zulfahmi, mengungkapkan bahwa dari 166 persil yang telah diidentifikasi, sebanyak 92 persil sudah dapat diproses untuk pembebasan. Sedangkan 74 persil lainnya masih menghadapi kendala administrasi dan teknis.
"Hasil identifikasi itu sebanyak 166 persil, dan bidang yang sudah bisa dibebaskan itu sebanyak 92 persil, sisanya belum, karena masih ada beberapa yang belum bisa diterbitkan peta bidangnya," jelas Zulfahmi.
Menurutnya, salah satu kendala berada di kawasan Simpang Garuda Sakti hingga Kubang Raya. Pada ruas tersebut, data leger jalan belum tersedia sehingga pengukuran Ruang Milik Jalan (Rumija) belum dapat dilakukan.
Berbeda dengan Jalan HR Soebrantas yang sudah memiliki data leger jalan sehingga pengukuran batas Rumija dapat dilaksanakan.
"Persoalan teknisnya di Simpang Garuda Sakti-Kubang Raya itu belum ada data leger jalannya, jadi kita belum bisa mengukur Rumijanya. Kalau di HR Soebrantas itu ada, sudah bisa kita ukur," terangnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dinas PUPR PKPP Riau bersama BPJN telah menyiapkan koordinasi penyusunan surat keterangan sebagai dasar dalam menentukan batas Ruang Milik Jalan.
Zulfahmi menyebutkan, pihaknya juga meminta BPN memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen dan persyaratan yang masih kurang agar proses pengukuran serta penerbitan peta bidang dapat dilanjutkan.
"Sama bersama Pak Tulak (Kepala BPJN Riau) sudah mempersiapkan itu. Dan kita juga meminta BPN untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk melengkapi apa saja bahan yang kurang," ungkapnya.
Pemprov Riau berharap penyelesaian kendala administrasi dan teknis tersebut dapat mempercepat proses pembebasan lahan. Dengan demikian, tahapan pembangunan Flyover Simpang Panam diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan mendukung kelancaran arus lalu lintas di Pekanbaru.
Komentar Via Facebook :