Home › Peristiwa › Hotman Paris: Gua Pusing! MK Tak Mengadili, Kok Pertimbangan Bahas Ijazah Gibran?
Hotman Paris: Gua Pusing! MK Tak Mengadili, Kok Pertimbangan Bahas Ijazah Gibran?
Keterangan Foto: Tangkapan layar postingan vidio pernyataan Pengacara Hotman Paris pada akun tiktok @hotmanparisofficialf, Rabu (11/11/2016). TD-YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Pengacara Hotman Paris Hutapea sependapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengenai sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Namun, Hotman mempertanyakan aspek hukum acara dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ia menyoroti perbedaan antara amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum hakim yang dinilainya justru membahas substansi persoalan ijazah Gibran.
- Baca juga:
Pernyataan tersebut disampaikan Hotman melalui video di akun TikTok pribadinya yang diunggah pada Rabu (11/11/2026).
"Memang benar kata Bung Yusril bahwa putusan Nomor 1 PHPU 2026 itu sudah final karena putusan MK itu bersifat final," ujar Hotman.
Meski sependapat mengenai finalitas putusan, Hotman mengaku sejak awal merasa ada sesuatu yang mengganjal dan ingin mendapatkan penjelasan dari perspektif hukum acara.
"Cuma masalahnya sejak awal putusan ini dikeluarkan, otak saya rada-rada bertanya terus. Ya kenapa? Karena di satu pihak MK menyatakan tidak berwenang mengadili, tetapi dalam pertimbangan hukumnya mengadili substansi, membuat pertimbangan hukum yang seolah-olah isinya memutus perkara. Itulah yang dipakai saat ini, padahal dalam amar menyatakan tidak berwenang mengadili," katanya.
Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Hotman kemudian meminta rekannya membacakan amar putusan MK.
Dalam bagian eksepsi, amar putusan menyebutkan:
1. Mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum.
2. Menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya.
Sementara dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Berdasarkan amar tersebut, Hotman mempertanyakan mengapa pertimbangan hukum MK justru membahas substansi terkait dokumen pendidikan Gibran.
"Jadi dalam putusan MK tidak ada dalam amar putusan bahwa MK menyatakan tentang status ijazah daripada Gibran, karena memang MK menyatakan tidak berwenang. Tetapi saya tidak mengerti kenapa MK membahas pokok perkara seolah-olah memutus isi pokok perkara, tetapi dalam amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili pokok perkara," ujarnya.
Pertanyakan Pertimbangan Hakim
Hotman kemudian meminta rekannya membacakan bagian pertimbangan hakim yang menyinggung dokumen pendidikan Gibran.
Dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa MK tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan SMA atau sederajat.
Menanggapi bagian tersebut, Hotman menjelaskan bahwa menurut pemahamannya dalam hukum acara, apabila pengadilan menyatakan tidak berwenang mengadili, seharusnya pengadilan tidak lagi menilai eksistensi, keabsahan, maupun status bukti yang diajukan dalam pokok perkara.
"Harusnya MK tidak berwenang menyatakan bahwa Gibran itu apakah mempunyai atau tidak mempunyai ijazah yang sama dengan SMA, karena di bagian amar putusan kan menyatakan tidak berwenang," katanya.
Hotman pun secara terbuka meminta pandangan para akademisi hukum, terutama profesor hukum tata usaha negara (TUN) dan ahli hukum acara, untuk menjelaskan persoalan tersebut.
"Hallo para profesor ahli hukum, terutama para profesor TUN, para profesor ahli acara, bagaimana begini kalau amar putusan menyatakan tidak berwenang mengadili tetapi dalam pertimbangan mengadili substansi, apakah putusan seperti ini bisa dipakai sebagai pegangan untuk putusan-putusan lain?" tanyanya.
Menurut Hotman, persoalan tersebut penting untuk dibahas karena pertimbangan hukum dalam putusan MK itu juga menjadi bahan perdebatan publik.
Ia mengaku ingin mengetahui apakah pertimbangan yang membahas substansi perkara, sementara amar menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dapat dijadikan pegangan dan acuan dalam persoalan hukum.
"Jadi apakah putusan MK Nomor 1 yang dalam putusannya mengatakan tidak berwenang mengadili tentang ijazah Gibran, apakah bisa dipakai sebagai pegangan dan acuan? Harusnya MK tidak memberikan putusan apa pun, bahkan permohonan dari pemohon ditolak," ujar Hotman.
Ia kembali menyoroti bagian pertimbangan yang menurutnya seolah-olah telah membahas pokok perkara.
"Memang lagi-lagi yang jadi masalah, tiba-tiba dalam pertimbangan mengatakan membahas tentang keabsahan apakah Gibran mempunyai ijazah SMA atau tidak. Itukan aneh. Di pertimbangan mengatakan seolah-olah sudah diadili pokok perkara, tapi di bawah mengatakan tidak berwenang mengadili. Yang mana yang benar? Gua pusing," ucapnya.
Hotman bahkan mempertanyakan berapa lama seseorang harus menjadi pengacara untuk memahami persoalan tersebut.
"Harus berapa tahun pengacara biar ngerti ini, itu yang mungkin dianalisa. Tolong semua sarjana hukum dan profesor, kita kasih pendapat. Apakah putusan ini bisa dipakai pegangan dari segi hukum acara?" katanya.
Hotman Tegaskan Tak Ada Muatan Politik
Dalam video tersebut, Hotman juga menegaskan bahwa pendapat yang disampaikannya tidak memiliki muatan politik.
Ia mengaku hanya ingin mengetahui persoalan dari sudut pandang hukum acara agar masyarakat, khususnya mahasiswa fakultas hukum, dapat memahami penerapan hukum acara yang benar.
"Saya netral, tidak ada kaitan apa pun. Karena apa? Karena justru putusan ini juga dipakai sebagai pegangan dalam perdebatan publik," ungkapnya.
Selain itu, Hotman menyatakan sependapat dengan Yusril mengenai terbatasnya alasan untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) dalam perkara administrasi negara.
"Saya sependapat dengan Yusril bahwa kalau untuk PK dalam undang-undang administrasi negara dibatasi banget, hak untuk mengajukannya hanya kalau tak salah dengan tiga alasan saja," kata Hotman.
Ia kemudian menyinggung kedudukan hukum Gibran dalam mengajukan PK.
"Memang Gibran tidak berhak mengajukan PK karena dia bukan pihak," ujarnya.
Sementara itu, Yusril sebelumnya menyatakan bahwa putusan MK bersifat final and binding atau final dan mengikat sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan terhadap putusan tersebut.
Pernyataan Yusril itu disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), ketika menanggapi perkembangan polemik ijazah Gibran.
Meski sependapat dengan Yusril mengenai finalitas putusan, Hotman menilai persoalan mengenai hubungan antara amar putusan dan pertimbangan hukum tetap perlu mendapat penjelasan dari para ahli.
Komentar Via Facebook :