Home › Politik › Komisi III DPR Segera Panggil Kapolri, Dalang Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan
Komisi III DPR Segera Panggil Kapolri, Dalang Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan
Keterangan Foto: Suasana rapat komisi III DPR RI. Dok : Humas DPR RI. TD.YS
JAKARTA, Tabloid Diksi – Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja (raker) dengan Kapolri pada Kamis (12/11/2026) untuk membahas perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPR akan meminta penjelasan menyeluruh terkait pihak yang diduga memerintahkan penyadapan, motif di balik tindakan tersebut, hingga pertanggungjawaban hukum seluruh pihak yang terlibat.
- Baca juga:
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan rapat kerja itu merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap proses penegakan hukum. Pihaknya ingin memastikan pengusutan perkara berjalan transparan dan tidak berhenti hanya pada penetapan tersangka.
"Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas kasus penyadapan ilegal, termasuk membongkar siapa dalang dan apa motif di balik penyadapan tersebut," ujar Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, Minggu (8/11/2026).
Ia menjelaskan, rapat kerja tersebut baru dapat dilaksanakan pada Kamis karena masa persidangan DPR RI dijadwalkan kembali dibuka pada Selasa (10/11/2026).
Rapat akan dipimpin langsung oleh Habiburokhman selaku Ketua Komisi III DPR RI, didampingi Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath, Dede Indra Permana, dan Ahmad Sahroni, serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazarudin Dek Gam.
Empat Orang Telah Ditetapkan sebagai Tersangka
Kasus dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian publik setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan sejumlah tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Pada 3 November 2026, Polri mengumumkan tiga tersangka berinisial LSP, ASN, dan EH. Perkembangan berikutnya, pemberitaan E-Media DPR RI pada 6 November menyebutkan jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang, yakni LSP, AS, EH, dan SU.
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan penyadapan tersebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi serta tidak didasarkan pada kebutuhan penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Penyidik juga menduga terjadi penghapusan berkas hasil penyadapan dari sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.
Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan tanpa hak, tetapi juga mencakup dugaan penghapusan data elektronik dan akses ilegal terhadap sistem elektronik.
Sementara itu, laporan Associated Press menyebutkan bahwa sasaran dugaan penyadapan tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh media, aktivis, hingga kalangan pengusaha.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli serta menyita perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Usut Kasus
Perkembangan terbaru, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 8 November 2026 membentuk tim khusus untuk mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Tim khusus itu dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin. Pembentukan tim ini menjadi salah satu perhatian Komisi III DPR RI dalam mengawal proses penegakan hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, berharap tim khusus tersebut mampu mengungkap pihak yang menjadi dalang di balik dugaan penyadapan ilegal.
Ia juga mendorong Polri bersama Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani perkara tersebut secara serius, profesional, dan transparan.
Sebelumnya, Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan kasus tersebut merupakan murni proses penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan maupun kepentingan tertentu di internal Polri.
Penegasan serupa disampaikan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Asep Edi Suheri. Ia menyatakan dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan bukan kebijakan institusi Polri.
DPR Dorong Penguatan Regulasi Penyadapan
Selain mendorong penuntasan perkara, kasus ini juga kembali memunculkan perhatian terhadap pentingnya regulasi yang komprehensif mengenai kewenangan penyadapan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebelumnya menyatakan bahwa proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada kepolisian. Meski demikian, ia meminta Komisi III DPR RI melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut.
Dasco juga membuka peluang pembahasan percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mempertimbangkan perkembangan dan dinamika yang terjadi.
Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan menjalankan arahan pimpinan DPR untuk mengawal penanganan kasus tersebut hingga seluruh fakta terungkap.
"Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapa pun yang terlibat haruslah dimintai pertanggungjawaban hukum," tegas politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Melalui rapat kerja dengan Kapolri, Komisi III DPR RI berharap memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai perkembangan penyidikan, konstruksi perkara, mekanisme penggunaan sistem penyadapan, serta langkah pencegahan agar penyalahgunaan kewenangan serupa tidak kembali terjadi.
Komisi III juga menekankan pentingnya memastikan penggunaan kewenangan penyadapan oleh aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melindungi hak privasi setiap warga negara. ***
Komentar Via Facebook :